Pemkab Bandung Pastikan Korban TPPO Tak Berjuang Sendiri, UPTD PPA Hadirkan Pendampingan Menyeluruh

KETIK, BANDUNG – Penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak berhenti setelah mereka berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke tanah air. Proses pemulihan kondisi psikologis, perlindungan hukum, hingga keberlanjutan pendidikan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalduk PPA.

Kepala UPTD PPA Dalduk PPA Kabupaten Bandung, Rika Humairoh, mengatakan pihaknya memastikan para korban mendapatkan pendampingan secara menyeluruh agar dapat kembali menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari.

Menurut Rika, UPTD PPA berkolaborasi dengan Polresta Bandung dalam memberikan perlindungan kepada korban yang berhasil dipulangkan dari Malaysia. Setelah dirujuk, para korban ditempatkan sementara di shelter untuk memperoleh pendampingan, edukasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

“Pada hari ini, kegiatan shelter UPTD PPA Kabupaten Bandung dilaksanakan dengan memberikan pendampingan kepada korban TPPO yang telah dirujuk sejak Kamis malam oleh Polresta Bandung,” ujar Rika saat ekspos kasus TPPO di Mapolresta Bandung, Senin (9/11/2026).

Di shelter, korban mengikuti sejumlah kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses pemulihan. Kegiatan dimulai dengan salat Subuh bersama, olahraga pagi, makan pagi, asesmen oleh konselor, hingga pendampingan psikososial. UPTD PPA juga memastikan kebutuhan dasar korban, termasuk makan siang dan makan sore, terpenuhi.

Tidak hanya itu, korban saat ini juga mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum melalui tenaga ahli yang tersedia di UPTD PPA. Fasilitasi tenaga profesional tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung.

Rika menegaskan, pendampingan juga diarahkan agar korban dapat kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini menjadi perhatian karena sebagian korban TPPO masih berusia di bawah umur dan memiliki latar belakang pendidikan yang rentan.

Tawaran Gaji Tinggi Jadi Modus Perekrutan

Rika mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 23 kasus TPPO yang telah dilaporkan ke UPTD PPA Dalduk PPA Kabupaten Bandung. Setiap kasus memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda.

Salah satu pola yang ditemukan adalah tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Korban awalnya dijanjikan bekerja di restoran, tetapi pekerjaan yang dijalani setelah tiba di negara tujuan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

“Kebanyakan diiming-imingi gaji tinggi, misalnya kerja di restoran. Tetapi setelah tiba di sana ternyata berbeda. Yang didapatkan justru harus melayani atau menjadi LC,” jelasnya.

Kondisi korban semakin sulit ketika mereka dibebani utang yang harus dibayar setelah tiba di negara tujuan. Situasi tersebut membuat sebagian korban terpaksa bekerja untuk melunasi utang yang muncul sejak proses keberangkatan.

Menurut Rika, sebagian korban merupakan lulusan SMP dan SMA, bahkan ada yang putus sekolah. Karena itu, edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok usia muda, menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

UPTD PPA bersama bidang terkait terus melakukan sosialisasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak jelas prosedur dan legalitasnya.

Sinergi Kepolisian dan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol. Tri Subartono mengapresiasi dukungan UPTD PPA Dalduk PPA Kabupaten Bandung dalam proses pemulihan para korban.

Setelah berhasil memulangkan korban dan melakukan pemeriksaan, kepolisian meminta pendampingan pemerintah daerah agar para korban memperoleh layanan konseling.

“Setelah kita bisa memulangkan para korban ini sampai kita melakukan pemeriksaan, kita pun meminta pendampingan dari UPTD PPA Dalduk PPA Pemkab Bandung agar para korban ini bisa mendapat konseling,” kata Tri.

Ia menyebut para korban telah mendapatkan penanganan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Alhamdulillah, dalam beberapa hari ini korban sudah mendapatkan penanganan dari pemerintah Kabupaten maupun provinsi, agar mereka bisa kembali melaksanakan kegiatan aktivitasnya,” ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung dan kepolisian berupaya memastikan korban TPPO tidak hanya memperoleh perlindungan saat proses penyelamatan, tetapi juga mendapatkan dukungan berkelanjutan dalam pemulihan kondisi psikologis, sosial, pendidikan, dan hukum.(*)