KETIK, BANDUNG – Komitmen Polresta Bandung dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali ditunjukkan melalui pengungkapan dugaan perekrutan perempuan untuk dipekerjakan secara ilegal di Malaysia. Dalam perkara ini, polisi mengamankan dua tersangka yang diduga terlibat dalam proses perekrutan dan pemberangkatan korban dengan modus tawaran pekerjaan bergaji hingga Rp30 juta.
Kapolresta Bandung Kombes Pol. Dr. Tri Suhartanto, S.H., M.H., M.Si., mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan orang tua salah seorang korban berinisial SSA (19). Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Satreskrim Polresta Bandung melalui serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengamankan dua tersangka berinisial AF (24) dan IY (24).
“Kasus ini bermula dari adanya tawaran pekerjaan melalui media sosial dengan iming-iming penghasilan kurang lebih Rp30 juta. Namun dalam prosesnya, korban diduga direkrut untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malaysia,” ujar Kombes Pol Tri saat ekspos kasus TPPO di Mapolresta Bandung, Senin (9/11/2026).
Dari hasil penyelidikan, dugaan praktik perdagangan orang tersebut bermula pada akhir Juni 2026. Saat itu, tersangka AF diduga mengunggah tawaran pekerjaan bagi perempuan di luar negeri melalui grup WhatsApp bernama Tembak Langit.
Korban SSA yang tertarik kemudian menjalin komunikasi dengan AF. Selanjutnya, korban diarahkan untuk menghubungi tersangka IY dan mendatangi rumahnya di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
Korban sempat tinggal selama beberapa hari di rumah IY sambil menunggu proses keberangkatan. Dalam komunikasi sebelumnya, korban mendapat informasi bahwa sejumlah kebutuhan keberangkatan, termasuk pembuatan paspor, akan ditanggung.
Namun, paspor yang dijanjikan tidak kunjung dibuatkan. Pada 11 Juli 2026, korban kemudian diberangkatkan dari Kabupaten Bandung menuju Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan melalui Pontianak.
“Setelah tiba di Pontianak, korban dijemput oleh travel yang telah disiapkan. Dari hasil penyelidikan, terdapat dugaan korban masuk ke wilayah Malaysia secara tidak resmi,” kata Tri.
Setibanya di Malaysia, korban diduga ditempatkan di rumah WY dan IR. Lokasi tempat tinggal tersebut disebut tidak jauh dari kawasan lokalisasi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, IR diduga berperan mengatur sistem pekerjaan serta pembayaran terhadap para korban.
Dalam praktik tersebut, korban diduga hanya menerima sekitar 50 persen dari uang yang diperoleh dari pelanggan. Penyidik juga menemukan dugaan praktik penjeratan utang setelah tersangka IY memberikan telepon genggam kepada korban dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah korban bekerja di Malaysia.
Kapolresta Bandung menjelaskan, proses pemberangkatan korban diduga tidak sesuai prosedur penempatan pekerja migran Indonesia. Di antaranya tidak adanya perjanjian atau kontrak kerja serta proses penempatan yang dilakukan melalui perseorangan.
Polresta Bandung Kembangkan Jaringan hingga Malaysia
Dalam penanganan perkara ini, upaya pengungkapan tidak berhenti pada pengamanan dua tersangka di wilayah Kabupaten Bandung. Penyidik juga menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam proses perekrutan dan eksploitasi korban di Malaysia.
Merasa menjadi korban eksploitasi, SSA sebelumnya melaporkan peristiwa tersebut kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia.
Menindaklanjuti laporan itu, pihak terkait di Malaysia melakukan penanganan dan menemukan sejumlah warga negara Indonesia. Para korban kemudian diproses untuk dipulangkan ke Indonesia melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BP3MI dan kepolisian.
Sementara itu, dua orang lainnya berinisial WY dan IR masih berada di Malaysia dalam penanganan pihak imigrasi setempat. Penyidik Polresta Bandung terus mengembangkan perkara untuk menelusuri keterlibatan keduanya serta kemungkinan adanya pihak lain dalam jaringan tersebut.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit telepon genggam, foto tiket perjalanan, bukti percakapan antara korban dan tersangka, foto korban saat berada di Malaysia, serta dokumen paspor.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Selain itu, keduanya juga dijerat Pasal 81 juncto Pasal 69 serta Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam ketentuan tersebut, pelaku TPPO dapat terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Sementara pelanggaran terkait penempatan pekerja migran Indonesia secara perseorangan dan tidak memenuhi persyaratan dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp15 miliar.
Tri menegaskan, Polresta Bandung akan terus mengembangkan perkara tersebut dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
“Kami akan terus mengembangkan perkara ini dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat. Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar, terutama apabila proses penempatannya tidak melalui prosedur resmi,” pungkas Kapolresta.
Pengungkapan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar. Calon pekerja migran diimbau memastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan dilakukan melalui jalur resmi agar terhindar dari risiko perdagangan orang dan eksploitasi.(*)
