Mahasiswa Pertanyakan Kejujuran DPRD Kota Malang, Klaim Tak Punya SPPG Dibantah Temuan Massa Aksi

KETIK, MALANG – Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi mempertanyakan kejujuran pimpinan DPRD Kota Malang. Pasalnya statement tidak ada anggota yang memiliki dapur SPPG dibantah dengan temuan massa aksi. 

Pada aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026 lalu, mahasiswa turut mengecam dugaan kepemilikan SPPG oleh para pejabat, termasuk jajaran anggota DPRD Kota Malang. Namun saat menemui massa aksi, pimpinan DPRD Kota Malang menegaskan tidak ada satupun anggota yang memiliki dapur SPPG. 

Aksi demonstrasi dengan aliansi yang berbeda pun kembali datang pada 17 Juni 2026 lalu. Mereka sama-sama menuntut agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. 

Mereka juga menagih janji DPRD Kota Malang perihal poin tuntutan keresahan yang dilayangkan pada aksi sebelumnya, untuk dikirimkan kepada Pemerintah Pusat. Pada momen tersebut pula, para mahasiswa menemukan informasi bahwa terdapat anggota DPRD Kota Malang yang memiliki dapur SPPG. 

"Berdasarkan analisis dari kawan-kawan massa aksi, kemarin di hari Senin pun juga sudah terkuak bahwa meskipun sudah disampaikan bahwa dari anggota fraksi di DPRD Kota Malang tidak memiliki SPPG, tapi ternyata ada beberapa yang memiliki," ujar Maulana Nazil Al Haq, Ketua BEM UM. 

Ia menyayangkan para perwakilan rakyat Kota Malang tersebut yang tidak transparan kepada massa aksi. Menurutnya pernyataan tersebut hanya digunakan untuk menjaga kondusivitas massa aksi. 

"Kalau dalam analisis kami, saya rasa itu jawaban untuk mengamankan bagaimana kondusivitas di massa aksi," katanya. 

Sebagai informasi, salah satu pimpinan yakni Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah maupun kerabatnya diduga memiliki beberapa SPPG. Rimzah sendiri telah membantah isu yang beredar tersebut. 

Nazil menegaskan program-program pemerintah termasuk MBG yang memboroskan postur APBN dapat diberhentikan apabila terbukti tidak efektif dan tidak sesuai kebutuhan rakyat. 

Massa aksi juga kecewa dengan pernyataan Rimzah serta fraksi Gerindra lainnya yang bersikukuh mengatakan MBG memberikan banyak manfaat. Padahal, sudah banyak beredar kasus siswa yang keracunan MBG. 

"Padahal seperti kita ketahui bersama, banyak penerima MBG ini yang keracunan, banyak yang tidak tepat sasaran, tata kelolanya berantakan. Maka tuntutan dari teman-teman Aliansi Malang Bergerak adalah tata kelola MBG dan beberapa program pemerintah yang lain itu bisa berjalan sesuai apa yang kemudian diharapkan," ujarnya. (*)