Mahasiswa Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran di DPRD Kota Malang Besok, Wali Kota Pak Mbois Ingatkan Jangan Anarkis!

KETIK, MALANG – Mahasiswa akan merencanakan aksi demonstrasi untuk menuntut 2 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, besok Rabu 28 Oktober 2026 di halaman Gedung DPRD Kota Malang.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengingatkan agar mahasiswa tidak melakukan aksi anarkis. Terlebih pelaksanaan aksi demonstrasi tersebut bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Wahyu menjelaskan telah melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian.

"Pak Polresta sudah diskusi dengan kami. Kami tidak menutup mereka yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan. Tapi yang jelas, silakan menyampaikan tapi jangan sampai anarkis. Kalau anarkis ini nanti akan menjadi pertimbangan sendiri," ujar Wahyu, Selasa 27 Oktober 2026. 

Menurut Wali Kota Pak Mbois sapaan akrabnya, mahasiswa dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah terhadap kinerja pemerintah. Namun, penyampaian pendapat harus sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak berujung pada tindakan anarkis. 

"Kita sedang merapatkan dan kami siap, tidak ada masalah. Tetapi ya, silakan menyampaikan pendapat, juga dengan ketentuan-ketentuan yang harus mereka ikuti," katanya.

Sebelumnya, Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Muhammad Arif Ilham  menjelaskan akan menyiapkan eskalasi aksi lanjutan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026 nanti. Aksi tersebut sebagai upaya mengkampanyekan isu dan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari permasalahan demokrasi, kelangkaan BBM, kenaikan harga pangan, IHSG anjlok, hingga program MBG dan KDMP yang butuh dievaluasi.

Rencana melakukan eskalasi aksi pada 28 Oktober mendatang sejalan dengan agenda gerakan di tingkat nasional. Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyambut agenda Komite Sadar yang turut mengonsolidasikan gerakan di berbagai daerah.

Mahasiswa di setiap daerah perlu menyatukan suara untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Gerakan tersebut juga untuk mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menghadapi krisis yang ada.

"Memang di tanggal 28 Oktober 2026 kita akan menyampaikan eskalasi lebih lanjut untuk menyikapi bersama bagaimana menyerukan selamatkan kedaulatan rakyat," ujar Arif. (*)