Komisi B DPRD Bojonegoro Soroti Target Pendapatan BUMD untuk KUA-PPAS 2027

KETIK, BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) menyusun target pendapatan secara realistis dan terukur dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi B bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMD di Ruang Komisi B DPRD Bojonegoro, Rabu, 12 Agustus 2026.

Pimpinan rapat Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, meminta setiap BUMD memiliki dasar perhitungan yang jelas dalam menentukan target pendapatan.

Menurutnya, target yang dimasukkan dalam KUA-PPAS harus disesuaikan dengan kemampuan riil perusahaan.

"Setiap target yang masuk dalam KUA-PPAS harus memiliki dasar perhitungan yang jelas sehingga dapat direalisasikan dan tidak menimbulkan perubahan besar pada saat pembahasan APBD maupun perubahan APBD," tegas Lasuri.

Salah satu BUMD yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah PT ADS.

Direktur PT ADS, Ahmad Kudhori, menyampaikan kinerja perusahaan hingga semester I 2026 menunjukkan capaian positif.

Realisasi pendapatan PT ADS hingga semester I disebut telah mencapai sekitar 276 persen dibandingkan RKKA semester I.

Sementara jika dibandingkan dengan target RKKA akhir tahun, capaian sementara berada di kisaran 145 persen.

"Ini kabar yang sangat menggembirakan. Sampai semester I, dari perbandingan RKKA dan realisasi sudah melebihi target 276 persen," ujar Ahmad Kudhori.

Ia menjelaskan, kinerja pendapatan PT ADS dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari volume produksi, harga minyak atau ICP, cost recovery, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Meski terdapat tantangan pada sisi produksi atau lifting, perusahaan masih optimistis terhadap pencapaian pendapatan hingga akhir tahun, salah satunya karena harga minyak dinilai masih cukup mendukung.

Selain membahas kinerja bisnis, PT ADS juga memaparkan rencana kolaborasi untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, salah satunya program Pakan Ayam Gayatri.

Melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), PT ADS berencana memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan pakan ayam dari gudang menuju sejumlah titik distribusi di desa.

Distribusi pakan tersebut nantinya melibatkan sejumlah mitra di tingkat desa, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), koperasi, BUMDes, maupun kelompok ternak.

"Subsidi transportasi ini akan kita lakukan, sehingga harapannya dengan harga di gudang selisihnya cukup lumayan ketika harga distributor yang hari ini existing berjalan," kata Ahmad.

PT ADS juga menyiapkan bantuan peralatan bagi BUMDes dan kelompok ternak yang telah diinventarisasi bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

Program tersebut diarahkan kepada kelompok yang dinilai memiliki potensi dan selama ini bergerak di sektor pakan maupun usaha peternakan.

"Insyaallah di akhir Agustus atau awal September program ini akan running, sebagai penyelamatan program prioritas dari Kabupaten Bojonegoro," ujarnya.

Sementara itu, Komisi B juga membahas perkembangan kinerja PDAM Tirta Buana Bojonegoro.

Hingga Juli 2026, perusahaan daerah tersebut mencatat laba sekitar Rp900 juta atau sekitar 106,6 persen dari target periode yang sama.

Peningkatan tersebut salah satunya didorong bertambahnya pelanggan melalui program Sambungan Kran Rumah (SKR).

Sejak Januari 2026, sekitar 8.000 SKR tercatat masuk dalam program pelayanan.

Untuk 2027, PDAM Tirta Buana menargetkan laba sekitar Rp3,8 miliar.

Perusahaan juga melihat peluang pengembangan kerja sama pelayanan air bersih dengan sejumlah pihak.

Dari sisi kontribusi terhadap daerah, PDAM Tirta Buana telah menyetorkan laba sebesar Rp700.335.000 dari target setoran laba tahun 2026 sebesar Rp1,4 miliar.

Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dan ditargetkan lunas pada tahun ini.

Melalui pembahasan KUA-PPAS tersebut, Komisi B mendorong seluruh BUMD meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, dan mengoptimalkan potensi usaha masing-masing.

Target pendapatan daerah dari BUMD diharapkan tidak hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi didukung strategi bisnis, proyeksi yang rasional, serta indikator kinerja yang dapat diukur.

Penguatan kinerja BUMD dinilai penting karena kontribusi perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan terus meningkat dan dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.(*)