KETIK, PROBOLINGGO – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo berharap Pemkab Probolinggo, bisa hadir lebih nyata melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah barat. Saran tersebut, menjadi salah satu dari tiga rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I PCNU Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2026–2031.
Muskercab tersebut digelar di Pondok Pesantren Al-Barokah, Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Minggu (26/7/2026).
Pada sektor infrastruktur, PCNU menilai pembangunan di kawasan barat Kabupaten Probolinggo masih membutuhkan perhatian lebih. Wilayah yang membawahi 11 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) itu mencakup kawasan pesisir hingga lereng Bromo-Tengger sehingga memerlukan dukungan jalan, fasilitas publik, dan konektivitas ekonomi yang memadai.
"Kami hanya merasa, bahwa bagian barat Kabupaten Probolinggo relatif tertinggal dari saudaranya di sisi timur, " Ujar Ketua PCNU Kiai Teguh Mahameru Zainul Hasan kepada Ketik.com, melalui sambungan ponselnya, Senin malam, 27 Juli 2026.
Selain rekomendasi tentang infrastruktur, muskercab juga menghasilkan dua rekomendasi lainnya, yakni rekomendasi terkait penguatan akses pendidikan tinggi melalui skema beasiswa serta rekomendasi penanganan terpadu terhadap pernikahan anak, nikah siri, dan stunting.
Baca Juga:
PCNU Aceh Singkil Serahkan Rekomendasi Dukungan Pendirian Ponpes Al - Marhamah Rantau GedangBagaimana jika rekomendasi itu tidak dilaksanakan?. Menanggapi hal ini Kiai Teguh hanya menjawab diplomatis.
"Tentu kami ingin terus menyuarakan apa yg tertuang dalam rekomendasi itu. Termasuk keprihatinan kami soal pernikahan anak yang marak," tandasnya.
Sementara itu, terkait data kebutuhan peningkatan kapasitas SDM masyarakat, Muskercab juga menyoroti rendahnya tingkat pendidikan tinggi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) per Desember 2023, hanya 3,26 persen dari sekitar 1,18 juta penduduk Kabupaten Probolinggo yang telah menamatkan pendidikan perguruan tinggi. Sebaliknya, lebih dari 73 persen penduduk masih berpendidikan maksimal sekolah dasar atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal. (*)