Jadi Menlu Baru, Arrmanatha Diminta Tak Kendur Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

KETIK, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina harus terus dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi.

“Untuk Palestina, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi harus berjalan seiring dengan perjuangan mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka,” ujar Sukamta dikutip laman DPR RI pada Minggu, 4 Oktober 2026.

Menurut politikus Fraksi PKS tersebut, isu Palestina menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dikawal pemerintah melalui jalur diplomasi.

Indonesia, kata dia, harus tetap menunjukkan sikap yang konsisten dalam mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina.

Apalagi ia menilai, pengalaman panjang Arrmanatha sebagai diplomat karier, termasuk kiprahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi modal penting untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Selain isu Palestina, Sukamta berharap Menlu Arrmanatha juga dapat memperkuat peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam merumuskan dan mengawal kebijakan luar negeri Presiden.

“Koordinasi antar kementerian juga harus kuat karena banyak persoalan luar negeri berkaitan langsung dengan ekonomi, pertahanan, dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Sukamta juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi fondasi bagi Indonesia untuk tetap mandiri dalam mengambil keputusan di tengah berbagai dinamika dan kepentingan global.

“Politik luar negeri bebas aktif harus menjaga kemandirian Indonesia dalam mengambil keputusan. Kita perlu mampu bekerja sama dengan berbagai negara sekaligus tegas mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejumlah agenda lain juga perlu menjadi perhatian Menlu baru, termasuk perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta penguatan diplomasi ekonomi.

Diplomasi ekonomi, kata Sukamta, diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap penguatan industri nasional dan pembukaan lapangan kerja di dalam negeri.

Indonesia juga diminta semakin aktif mendorong ASEAN agar menghasilkan kerja sama yang lebih produktif, khususnya di sektor industri, energi, dan ketahanan pangan.

“Ukuran keberhasilan diplomasi harus terlihat pada hasilnya, warga kita terlindungi, kedaulatan terjaga, peluang ekonomi bertambah, dan Indonesia semakin mampu ikut menyelesaikan persoalan dunia. Komisi I tentu siap bekerja bersama sekaligus menjalankan pengawasan agar tujuan tersebut tercapai,” tutupnya. (*)