KETIK, HALMAHERA SELATAN – Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, selangkah lagi memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dari tindak kekerasan.
Regulasi tersebut dijadwalkan memasuki tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna ke-37 DPRD Halmahera Selatan, Kamis 19 November 2026 malam.
Agenda itu menyusul berakhirnya Paripurna ke-36 pada pukul 18.45 WIT. Sidang berikutnya direncanakan berlangsung sekitar satu jam kemudian.
Anggota DPRD Halmahera Selatan, Irfan Djalil, menyebut rancangan regulasi tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
Dalam wawancara, Irfan juga mengklaim Halmahera Selatan akan menjadi daerah kedua di Indonesia yang memiliki regulasi tersebut.
Baca Juga:
Wabup Helmi Soroti Peningkatan Kekerasan Seksual Anak di Halmahera Selatan“Perda kedua di Indonesia setelah Kabupaten Bandung,” ujar Irfan.
Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin bersama sejumlah undangan masih menunggu dimulainya Paripurna ke-37.
Sidang tersebut mengagendakan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan.