Hamas Bubarkan Badan Pemerintahan Gaza, Buka Jalan Transisi ke Komite Teknokrat

KETIK, JAKARTA – Hamas resmi membubarkan badan yang selama hampir dua dekade mengelola pemerintahan sipil di Jalur Gaza. 

Keputusan tersebut diumumkan pada Senin, 6 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya membuka jalan bagi National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat yang dipersiapkan untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah resmi mengajukan pengunduran diri.

Menurut Al Thawabta, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses transisi pemerintahan kepada NCAG yang saat ini berbasis di Kairo, Mesir.

NCAG merupakan komite teknokrat yang dibentuk oleh Board of Peace, lembaga yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menjadi mediator gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Oktober 2025.

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan keputusan tersebut menjadi bukti bahwa Hamas tidak lagi ingin bertanggung jawab atas pemerintahan sipil di Jalur Gaza.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan segala dalih bagi pendudukan yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan," ujar Qassem.

Ia menambahkan, Hamas berharap NCAG dapat segera memasuki Gaza dan mengambil alih administrasi pemerintahan demi memastikan proses transisi berjalan lancar.

Menurut seorang pejabat Hamas, keputusan pembubaran badan pemerintahan itu juga telah disampaikan kepada berbagai faksi Palestina dalam pertemuan di Kairo.

Faksi-faksi tersebut disebut menyambut positif langkah Hamas dan menilai keputusan itu sebagai bentuk keseriusan membuka ruang bagi pemerintahan sipil yang baru.

Hamas diketahui memimpin pemerintahan Jalur Gaza sejak 2007 setelah mengambil alih wilayah tersebut dari Fatah, setahun setelah memenangkan pemilu legislatif Palestina.

Sejak gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku pada Oktober 2025, Hamas beberapa kali menyatakan kesiapannya melepaskan kendali pemerintahan sipil sebagai bagian dari proses perdamaian.

Meski demikian, pengambilalihan pemerintahan oleh NCAG belum dapat direalisasikan sepenuhnya.

Komite yang dipimpin teknokrat Palestina Ali Shaath hingga kini masih berkantor di Kairo karena belum memperoleh izin memasuki Jalur Gaza akibat keberatan dari pemerintah Israel.

Pengamat politik asal Gaza, Mkhaimar Abusada, menilai langkah Hamas lebih bersifat simbolis dibanding penyelesaian substansi konflik.

Menurutnya, persoalan utama dalam perundingan damai bukan lagi soal siapa yang mengelola pemerintahan sipil, melainkan belum tercapainya kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas.

"Hamas belum menyetujui pelucutan senjata dan itulah yang masih menjadi titik buntu," ujarnya.

Hingga kini, tahap kedua perundingan gencatan senjata masih mengalami kebuntuan. Tahapan tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, serta pembentukan pemerintahan baru di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Israel masih menolak Hamas kembali memimpin Gaza, namun juga belum menyetujui pengambilalihan pemerintahan oleh Otoritas Palestina yang berkedudukan di Ramallah.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 1.072 warga Palestina dilaporkan tewas sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025.

Sementara militer Israel menyatakan kehilangan lima prajurit dan satu kontraktor selama periode yang sama.(*)