DPRD Halsel Bakal Bedah Kasus Kusu Island, Muslim Curigai Sikap Ali Dano Hasan

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Polemik Kusu Island Resort kini bergeser dari ruang pemberitaan dan proses hukum menuju pembahasan di DPRD Halmahera Selatan (Halsel). Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Muslim Hi Rakib, menyampaikan kritik setelah mencermati perkembangan kasus yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, khususnya terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halmahera Selatan saat menjalankan tugas jurnalistik.

Muslim mengaku mengikuti perkembangan persoalan tersebut melalui sejumlah pemberitaan media daring. Menurutnya, kasus ini tidak dapat dilihat sebagai perselisihan antara pengelola destinasi wisata dan insan pers. Terdapat pertanyaan yang lebih mendasar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Kusu Island Resort hingga proses konfirmasi jurnalistik justru memicu ketegangan.

Saat diwawancarai usai Rapat Paripurna DPRD Halmahera Selatan, Jumat 7 Agustus 2026, Muslim menegaskan bahwa wartawan memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi informasi, termasuk meminta keterangan ketika muncul indikasi aktivitas yang diduga tidak sesuai ketentuan.

“Jika terdapat dugaan kegiatan yang dianggap tidak sesuai aturan, tugas jurnalis adalah melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Itu merupakan bagian dari kerja jurnalistik,” kata Muslim.

Ia juga menyoroti respon terhadap wartawan yang melakukan konfirmasi. Menurutnya, apabila seluruh aktivitas yang dipertanyakan dapat dipertanggungjawabkan, maka ruang dialog seharusnya menjadi cara paling tepat untuk memberikan penjelasan.

“Jika dugaan tersebut tidak benar, seharusnya tidak perlu ada ancaman terhadap wartawan yang datang untuk konfirmasi. Cukup dijelaskan secara terbuka dan baik,” ujarnya.

Pernyataan Muslim semakin tegas ketika pembahasan mengarah kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Halsel, Ali Dano Hasan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata, Muslim menilai pimpinan dinas seharusnya memahami kondisi usaha pariwisata yang beroperasi di wilayah Halmahera Selatan, terlebih ketika objek tersebut telah menjadi perhatian publik.

“Sebagai kepala dinas, seharusnya mengetahui secara jelas kondisi di Kusu Island Resort. Setidaknya dapat memberikan penjelasan yang komprehensif kepada media,” kata Muslim.

Anggota DPRD Halsel Komisi III itu juga mempertanyakan pola komunikasi Ali Dano Hasan setelah persoalan Kusu Island mencuat. Ia menilai informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik seharusnya disampaikan langsung kepada wartawan yang sejak awal melakukan konfirmasi, bukan melalui saluran lain yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

“Jangan sampai ketika wartawan telah melakukan upaya konfirmasi secara serius, penjelasan justru disampaikan melalui media lain dengan substansi yang berbeda. Saya memahami bagaimana kerja jurnalistik dan proses publikasi berita,” tegasnya.

Menurut Muslim, dalam prinsip jurnalistik, setiap informasi yang bersifat dugaan harus disertai ruang klarifikasi bagi pihak terkait. Karena itu, kesempatan konfirmasi seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan secara utuh.

“Dalam pemberitaan yang bersifat dugaan, pihak terkait pasti dimintai konfirmasi untuk menjaga keberimbangan informasi. Namun yang saya lihat, penjelasan justru diberikan melalui media yang berbeda,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Muslim secara terbuka mempertanyakan sikap Kepala Dinas Pariwisata. Ia bahkan menyampaikan kekhawatiran bahwa masih terdapat informasi terkait pengelolaan Kusu Island Resort yang belum sepenuhnya terbuka kepada publik.

“Saya mulai mempertanyakan, jangan-jangan masih ada hal yang belum disampaikan secara transparan terkait pengelolaan Kusu Island Resort ini,” kata Muslim.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi langsung dari instansi teknis terkait.

Muslim memastikan bahwa Ali Dano Hasan akan dipanggil dalam waktu dekat untuk memberikan penjelasan resmi mengenai persoalan Kusu Island. Agenda tersebut bertujuan untuk memperjelas duduk perkara sebelum DPRD mengambil langkah lanjutan.

“Pekan depan kami akan memanggil Kepala Dinas Pariwisata untuk meminta penjelasan terkait permasalahan Kusu Island Resort,” tegasnya.

Pemanggilan tersebut, menurut Muslim, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga untuk memperoleh dasar yang kuat dalam menilai apakah diperlukan peninjauan langsung ke lokasi.

“Dari pertemuan itu diharapkan ada kesimpulan. Sebagai mitra, DPRD dapat melakukan peninjauan langsung atau on the spot ke Kusu Island untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.

Rencana peninjauan bahkan diwacanakan dilakukan secara terbuka. Muslim menekankan pentingnya keterlibatan media agar proses verifikasi di lapangan dapat berlangsung transparan.

Muslim menegaskan bahwa apabila penjelasan di ruang rapat belum memadai, maka verifikasi lapangan akan menjadi langkah lanjutan untuk memastikan fakta yang sebenarnya.

“Kami dapat melibatkan rekan-rekan wartawan. Bersama Kepala Dinas Pariwisata, kami akan melakukan kunjungan ke Kusu Island untuk memastikan secara langsung berbagai dugaan yang berkembang,” pungkasnya.