Belanja Pegawai Halmahera Selatan Naik Rp45,4 Miliar, Ini yang Jadi Pemicunya

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) menjelaskan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp45,410 miliar dalam rancangan Perubahan APBD 2026 dipengaruhi penambahan kebutuhan belanja pokok gaji PNS dan PPPK.

Penjelasan itu menjadi salah satu jawaban Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin terhadap pandangan umum Fraksi Perjuangan Demokrat pada Rapat Paripurna DPRD Halmahera Selatan, Rabu 2 September 2026.

Selain belanja pegawai, pemerintah menjawab pertanyaan fraksi mengenai penurunan anggaran kesehatan pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat.

Menurut Pemkab, perubahan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian kebutuhan belanja, sumber pembiayaan, prioritas program serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pemerintah meminta perubahan pagu tidak dilihat hanya dari satu pos, melainkan secara menyeluruh termasuk pergeseran antar-kegiatan.

Sektor pariwisata dengan anggaran Rp6,086 miliar turut mendapat perhatian. Pemerintah sepakat belanja pariwisata perlu menghasilkan dampak ekonomi terukur dan tidak berhenti pada promosi ataupun kegiatan seremonial.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong kunjungan wisatawan, membuka ruang bagi UMKM, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat sumber PAD dengan indikator kinerja yang dapat dievaluasi.

Perhatian lain Fraksi Perjuangan Demokrat menyasar belanja hibah dan bantuan sosial. Pemerintah menegaskan penggunaannya harus mengikuti persyaratan, transparan, dapat diaudit dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

Helmi merespon kekhawatiran dewan soal lonjakan pos bantuan dengan penjelasan khusus mengenai arah penggunaannya.

“Pemerintah Daerah menegaskan bahwa peningkatan alokasi belanja hibah tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan politik maupun membangun patronase, melainkan merupakan bagian dari kebijakan penganggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Pemkab selanjutnya menjadikan catatan Fraksi Perjuangan Demokrat sebagai bahan pembahasan bersama sebelum Perubahan APBD 2026 memperoleh persetujuan DPRD.