Diskumperindag Kota Batu Sosialisasikan Aturan Waralaba, Pelaku Usaha Wajib Pahami STPW

19 November 2026 16:15 19 Nov 2026 16:15

Dafa Wahyu P., Aziz Mahrizal

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Diskumperindag Kota Batu Sosialisasikan Aturan Waralaba, Pelaku Usaha Wajib Pahami STPW

Diskumperindag menggelar sosialisasi perizinan surat tanda pemberi waralaba (STPW) bagi pelaku usaha di Kota Batu. (Foto: Diskumperindag Kota Batu)

KETIK, BATU – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu menggelar sosialisasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi pelaku usaha di Kota Batu, pada Rabu, 18 November 2026, di El Hotel Kartika Wijaya.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis waralaba sekaligus mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagai bagian dari perizinan berusaha.

Waralaba menjadi salah satu model bisnis yang diminati karena menawarkan sistem usaha yang telah teruji. Namun, peluang tersebut juga disertai sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi agar operasional bisnis berjalan sesuai regulasi pemerintah.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Batu (Pemkot Batu) berupaya mendorong pertumbuhan sektor waralaba di Kota Batu melalui peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap prosedur pendaftaran waralaba.

Para peserta memperoleh materi mengenai dasar hukum, definisi, kriteria waralaba, serta kewajiban penyelenggara usaha.

Mereka juga mendapatkan penjelasan mengenai kewenangan verifikasi STPW yang berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, serta peran Diskumperindag dan DPMPTSP Kota Batu dalam mendukung pemenuhan persyaratan di daerah.

Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Indra Haryanto, menjelaskan STPW merupakan salah satu bentuk perizinan berusaha yang diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Kewenangan STPW sendiri ada di pemerintah pusat, khususnya terkait pemberi waralaba, sedangkan di kabupaten dan kota terkait dengan penerima waralaba,” jelasnya.

Ia menyebut terdapat delapan golongan penyelenggara waralaba, yang terdiri atas empat kategori pemberi waralaba dan empat kategori penerima waralaba. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota terhadap penerima waralaba berlaku sesuai ketentuan, kecuali penerima waralaba dari luar negeri.

Indra juga menjelaskan pemberi waralaba harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk memperoleh STPW, di antaranya membuktikan usahanya menguntungkan selama dua tahun berturut-turut dan telah menjalankan usaha minimal tiga tahun.

“Sementara itu, STPW yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota harus diurus sebelum usaha mulai beroperasi,” imbuh dia.

Kepala Diskumperindag Kota Batu, Kairo Latif Setiawan, menegaskan kepatuhan terhadap regulasi perlu dipahami seluruh pelaku usaha waralaba, baik pemberi waralaba atau franchisor maupun penerima waralaba atau franchisee.

Menurutnya, pemenuhan ketentuan hukum diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

“Dengan memiliki STPW, pelaku usaha memperoleh kepastian bahwa operasional bisnis dijalankan sesuai regulasi pemerintah. Legalitas yang lengkap mendukung kepercayaan konsumen, calon mitra, hingga lembaga pembiayaan apabila di kemudian hari membutuhkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan usaha,” ujarnya.(*)

Tombol Google News

Tags:

Bisnis Waralaba Diskumperindag Kota Batu Info Kota Batu Berita Kota Batu Kota Batu