Pemkot Batu Salurkan Bantuan Rutilahu Rp30 Juta per Rumah, 95 Unit Rampung pada 2026

19 November 2026 11:04 19 Nov 2026 11:04

Dafa Wahyu P., Dendy Ganda K.

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Pemkot Batu Salurkan Bantuan Rutilahu Rp30 Juta per Rumah, 95 Unit Rampung pada 2026

Dian Fachroni, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu. (Foto: Dafa Wahyu Pratama/Ketik.com)

KETIK, BATU – Sebanyak 95 unit rumah warga Kota Batu telah selesai direhabilitasi melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2026. Dari 130 permohonan yang masuk, sebanyak 105 calon penerima dinyatakan lolos verifikasi untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu, Dian Fachroni, menjelaskan program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp30 juta untuk setiap unit rumah.

Pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batu Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

“Tujuannya mewujudkan rumah yang layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di Kota Batu,” jelasnya, pada Kamis, 19 November 2026.

Dian memaparkan, proses pengajuan bantuan diawali dengan penyampaian proposal oleh calon penerima kepada kepala desa atau lurah setempat, disertai dokumen administrasi sesuai ketentuan. Proposal tersebut kemudian diteruskan pemerintah desa atau kelurahan kepada Wali Kota Batu.

Setelah mendapat disposisi kepada Disperkim, tambahnya, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bersama tim verifikasi melakukan pemeriksaan administrasi dan kelayakan kondisi bangunan berdasarkan proposal yang diajukan.

“Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan penerima bantuan melalui Surat Keputusan Wali Kota,” imbuh Dian.

Dian menerangkan, penerima yang telah ditetapkan selanjutnya melengkapi persyaratan pencairan dana dengan pendampingan TFL.

Setelah dana masuk ke rekening masing-masing, penerima bantuan menggelar musyawarah kelompok untuk menentukan toko bangunan, tukang, serta pelaksanaan gotong royong rehabilitasi bersama warga sekitar.

Pelaksanaan perbaikan dimulai dengan penyusunan Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan, dilanjutkan pembelian dan penerimaan material bangunan hingga pengerjaan rehabilitasi rumah.

“Waktu pelaksanaan dibatasi maksimal 90 hari setelah dana masuk ke rekening penerima, sedangkan penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat 130 hari sejak pencairan,” ujarnya.

Dian menjelaskan, program Rutilahu menyasar fakir miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dibuktikan dengan surat penetapan DTKS. Masyarakat tidak mampu juga dapat memenuhi persyaratan melalui surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat.

“Persyaratan lainnya berlaku bagi warga yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan bukti surat pernyataan penghasilan dari kepala desa atau lurah,” ungkap Dian.

Calon penerima wajib belum pernah memperoleh bantuan rehabilitasi Rutilahu, memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga, serta mempunyai rumah di atas tanah milik sendiri yang tidak dalam status sengketa.

Bukti kepemilikan tanah dapat berupa sertifikat, akta jual beli, girik atau dokumen sejenis, maupun surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dian menambahkan, penerima bantuan juga harus memiliki komitmen dalam mendukung penanganan kumuh. Prioritas diberikan kepada masyarakat lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, sedangkan persyaratan administrasi pendukung lainnya mengikuti ketentuan Website Smart Rutilahu.

Selain persyaratan calon penerima, Dian menyebut kondisi bangunan turut menjadi pertimbangan dalam proses verifikasi. Rumah yang dapat diusulkan di antaranya memiliki dinding berbahan bambu, papan, material yang mudah rusak, atau kondisi dinding yang secara teknis membahayakan penghuni.

“Kriteria lainnya meliputi atap berbahan mudah rusak atau lapuk maupun genting dalam kondisi tidak baik, serta rumah yang belum memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK),” papar dia.

Bangunan juga tidak boleh berada di atas atau pada sempadan sungai. Pemilik tidak diperkenankan memiliki rumah atau bangunan di wilayah lain, sementara kondisi rumah secara keseluruhan harus memenuhi kriteria sebagai hunian sehat dan layak serta tidak membahayakan penghuninya.

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan program yang disampaikan Dian, pada 2024 terdapat 148 permohonan bantuan yang masuk. Sebanyak 88 penerima lolos verifikasi dan seluruh bantuan telah terealisasi.

Pada 2025, jumlah usulan tercatat sebanyak 147 permohonan, dengan 142 penerima dinyatakan lolos verifikasi. Seluruh penerima pada tahun tersebut juga telah mendapatkan realisasi bantuan.

Sementara pada 2026, dari 130 usulan yang masuk, sebanyak 105 calon penerima lolos verifikasi. Hingga data rekapitulasi disampaikan, 95 unit rumah telah selesai direhabilitasi.

Tombol Google News

Tags:

Disperkim Kota Batu Program Revitalisasi Rutilahu Info Kota Batu Berita Kota Batu