.png){kind=logo}
KETIK, BATU – Pemerintah menyiapkan skema perlindungan yang lebih lengkap bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Bedah Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Tidak hanya memperbaiki rumah yang tidak layak huni, pemerintah juga akan memberikan sertifikat tanah secara gratis, sekaligus membuka akses pembiayaan usaha berbunga rendah untuk memperkuat kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah Prabowo di Kota Batu, Rabu, 1 Juli 2026.
Menteri yang akrab disapa Ara itu mengatakan, pemerintah tidak hanya berfokus memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga memastikan aspek legalitas kepemilikan tanah dan peningkatan ekonomi keluarga ikut diperhatikan.
Karena itu, tambahnya, pemerintah meluncurkan program sertifikasi tanah gratis khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sekarang ada program sertifikasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan semuanya diberikan secara gratis. Ini merupakan arahan Ketua Satgas sebagai bagian dari program Presiden Prabowo yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jadi rumahnya dibedah, sertifikat tanahnya diberikan, dan seluruhnya tanpa biaya bagi MBR,” ujarnya.
Selain bantuan perumahan, pemerintah juga menghadirkan sejumlah skema pembiayaan yang dinilai lebih ringan bagi masyarakat. Maruarar menjelaskan, bunga pembiayaan ultra mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) telah diturunkan dari sebelumnya 22 persen menjadi 8 persen.
Sementara itu, pemerintah juga menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan plafon pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan.
“KUR perumahan dibawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan dengan bunga sekitar 6 persen per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan. Jadi ini merupakan paket lengkap program Presiden Prabowo, bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memperkuat ekonomi keluarga,” katanya.
Menurut Ara, penguatan ekonomi menjadi bagian penting dari keberhasilan program perumahan. Ia menilai rumah yang telah direnovasi berpotensi kembali tidak terawat apabila kondisi ekonomi penghuninya tidak ikut meningkat.
“Jangan hanya rumahnya yang dibangun atau direnovasi. Ekonomi keluarganya juga harus diperkuat. Kalau ekonominya tidak berkembang, rumah yang sudah diperbaiki bisa kembali rusak atau kumuh,” ujarnya.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menambahkan bahwa program sertifikasi tanah gratis akan menjadi pendamping Program Bedah Rumah sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki.
“Seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri, program bedah rumah akan didukung dengan sertifikasi tanah gratis. Harapan pemerintah, setiap tahun sekitar dua juta kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah dapat menerima sertifikat tanah tanpa dipungut biaya,” kata Hashim.
Ia menegaskan program tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Kalau kami yang mampu tentu membayar sesuai kemampuan. Tetapi untuk rakyat berpenghasilan rendah, sertifikat tanah akan diberikan secara gratis oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” ujarnya.
Hashim mengungkapkan, pelaksanaan program sertifikasi gratis telah mulai berjalan di sejumlah daerah, salah satunya di Provinsi Gorontalo.
Pemerintah berharap program tersebut dapat diperluas ke berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus penyediaan hunian yang layak. (*)
