KETIK, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong insan pers untuk semakin memperkuat perannya dalam menjembatani informasi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Media diharapkan tidak hanya menyampaikan aktivitas pemerintahan, tetapi juga mampu menguraikan manfaat kebijakan, akses pelayanan publik, hingga dampak program pembangunan bagi warga.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung, Teguh Purwayadi, saat mewakili Bupati Bandung KDS dalam Konferensi PWI Kabupaten Bandung Tahun 2026 bertema “Bersama Membangun Wartawan yang Bermartabat” di Sekretariat PWI Kabupaten Bandung, Jalan Ciloa No. 1, Soreang.
Dalam sambutan Bupati Bandung yang dibacakannya, Teguh menyampaikan bahwa media memiliki posisi strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan utuh mengenai berbagai kebijakan pemerintah.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga program strategis lainnya, perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan berorientasi pada kepentingan publik.
"Media tidak hanya memberitakan kegiatan atau agenda pemerintahan, tetapi juga membantu menjelaskan substansi kebijakan, manfaat program, serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat," katanya.
Menurut Teguh, peran tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa sebuah program telah dilaksanakan, tetapi juga perlu memahami tujuan, mekanisme mengakses layanan, serta manfaat yang dapat diperoleh.
Ia menilai, hubungan pemerintah dengan media harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Pers tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Sinergi yang kami harapkan bukan berarti menghilangkan independensi pers. Justru, kemitraan yang sehat harus dibangun di atas prinsip saling menghormati peran, keterbukaan informasi, profesionalisme, dan komitmen bersama untuk kepentingan masyarakat," tegasnya.
Kemitraan Sehat Tanpa Mengurangi Independensi Pers
Teguh menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung terbuka terhadap kritik dan kontrol sosial yang disampaikan insan pers secara profesional serta berdasarkan fakta. Menurutnya, kemitraan pemerintah dan media bukan berarti membatasi kebebasan pers, melainkan membangun komunikasi yang sehat demi kepentingan masyarakat.
Melalui Diskominfo, Pemkab Bandung terus berupaya memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, Teguh mengingatkan bahwa media juga menghadapi tantangan semakin kompleks. Penyebaran hoaks, disinformasi, serta informasi yang belum terverifikasi membutuhkan kehati-hatian dan tanggung jawab lebih besar dari setiap insan pers.
"Kecepatan dalam menyampaikan berita tentu penting, tetapi akurasi, keberimbangan, dan kebenaran informasi harus tetap menjadi prioritas utama," ujar Teguh.
Ia juga mengingatkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) perlu disikapi secara kritis. Penggunaan teknologi tersebut tidak boleh mengesampingkan proses verifikasi, pemeriksaan sumber, dan konfirmasi kepada pihak terkait.
Karena itu, profesionalisme, integritas, independensi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik harus tetap menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media.
PWI Diharapkan Perkuat Kualitas Wartawan
Dalam kesempatan tersebut, Teguh mengapresiasi penyelenggaraan Konferensi PWI Kabupaten Bandung sebagai bagian dari proses demokrasi organisasi untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, dan menentukan kepemimpinan periode 2026–2029.
Ia berharap PWI Kabupaten Bandung mampu menjadi wadah penguatan kompetensi dan profesionalisme wartawan sekaligus menjaga soliditas seluruh anggota di tengah perubahan ekosistem media.
Tiga kandidat yang mengikuti kontestasi pemilihan Ketua PWI Kabupaten Bandung periode 2026–2029 adalah Asep Sahrial (Awing), Rustandi, dan Suhendar.
"Siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Ketua PWI Kabupaten Bandung, kami berharap dapat merangkul seluruh anggota, menjaga kekompakan organisasi, serta membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan berbagai pemangku kepentingan," ujarnya.
Teguh menambahkan, Pemkab Bandung siap membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan PWI Kabupaten Bandung untuk mendukung penyampaian informasi yang transparan, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui sinergi yang tetap menghormati independensi pers, pemerintah berharap media dapat terus menjalankan fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial sekaligus berkontribusi dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih terbuka dan berpihak kepada kepentingan publik.(*)
