Wali Kota Cak Nur Ingin UMKM Kota Batu Naik Kelas, OPD Diminta Prioritaskan Produk Lokal

KETIK, BATU – Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan komitmennya untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas melalui peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar.

Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi faktor penting agar UMKM tetap kompetitif dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur itu mengatakan, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat daya saing usaha. Pelaku UMKM yang memiliki kemauan belajar dan cepat beradaptasi diyakini akan lebih siap menghadapi perubahan pasar.

“Saya ingin UMKM Kota Batu terus naik kelas. Siapa yang mau belajar dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang,” ujarnya, Senin, 20 Juli 2026.

Optimisme tersebut, lanjut Cak Nur, didukung oleh kinerja ekonomi Kota Batu yang terus menunjukkan tren positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu pada 2025 dengan kontribusi mencapai 18,69 persen, sementara nilai PDRB Kota Batu telah menembus Rp23,68 triliun.

Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kota Batu berkomitmen memperkuat pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang terus berkembang.

“Pertumbuhan ekonomi ini harus benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah hadir melalui edukasi, pendampingan, hingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM,” katanya.

Selain penguatan kompetensi digital, Cak Nur juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi pelaku usaha, salah satunya mekanisme kerja sama dengan toko oleh-oleh modern yang dinilai masih terkendala sistem pembayaran.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu terus dikomunikasikan agar tercipta solusi yang memberikan keuntungan bagi seluruh pihak.

“Komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha tidak boleh hanya terjadi dalam forum-forum resmi. Masukan dari pelaku UMKM harus terus kami dengarkan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tuturnya.

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap produk lokal, Cak Nur menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk memprioritaskan penggunaan produk UMKM dalam setiap kegiatan pemerintahan.

“Saya meminta seluruh OPD mengutamakan produk UMKM Kota Batu. Belanja pemerintah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan terpaku pada penyedia yang sama, karena produk UMKM kita sangat beragam dan layak menjadi bagian dari setiap kegiatan pemerintah,” tegasnya.

Ia juga meminta Sekretaris Daerah segera memetakan kebutuhan riil para pelaku UMKM, termasuk kemungkinan dukungan fasilitas maupun peralatan produksi yang masih dapat diakomodasi melalui anggaran tahun 2026.

Melalui penguatan kompetensi digital, kebijakan belanja pemerintah yang berpihak pada produk lokal, serta pendampingan yang berkelanjutan, Pemkot Batu berharap UMKM mampu tumbuh lebih inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus semakin kokoh menjadi penggerak ekonomi daerah dan memperkuat identitas Kota Batu sebagai kota wisata berbasis ekonomi kreatif. (*)