KETIK, BOJONEGORO – Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, membuka kegiatan Pasar Rakyat yang dirangkai dengan salat berjamaah Pass Isya’ di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jumat, 20 November 2026 malam, guna memeratakan akses ekonomi pelaku UMKM sekaligus memaparkan arah kebijakan fiskal dan layanan publik daerah. 

Hadir mewakili Bupati Bojonegoro yang berhalangan karena agenda rapat di Yogyakarta, Nurul menegaskan bahwa program ini merupakan realisasi usulan DPRD di enam daerah pemilihan (dapil).

Dalam sambutannya, Nurul menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan selama tiga hari berturut-turut ini dirancang agar warga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tiap wilayah memperoleh peluang usaha yang setara.

"Tujuannya agar masyarakat dan pelaku UMKM di tiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usahanya," kata Nurul Azizah.

Untuk mendukung pelaksanaan pasar rakyat di Lapangan Desa Baureno, Dinas Perdagangan (Disdag) menyiapkan 50 tenda yang ditempati pelaku UMKM lokal, perbankan daerah, serta layanan terpadu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selama dua hari pertama, warga bisa mengurus dokumen kependudukan seperti KTP hingga mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung di lokasi bagi pelaku UMKM berisiko rendah melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Baca Juga:
Wakil ketua DPRD Bojonegoro Bambang Sutriyono Gelar Reses, Kawal 6 Desa Usulkan Jalan Usaha Tani

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri, dan semua jajaran OPD dan pelaku UMKM di kegiatan Pasar Rakyat Baureno, Jumat, 20 November 2026. (Foto: Sukiman/ketik.com)

Selain pameran produk dan layanan administrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menyosialisasikan program Singa Mikro (Subsidi Bunga untuk Usaha Mikro). Perwakilan BPR menyampaikan bahwa program ini menawarkan pinjaman tanpa agunan mulai Rp1 juta hingga Rp5 juta yang dapat ditingkatkan hingga maksimal Rp25 juta dengan tenor satu hingga tiga tahun, dengan bunga disubsidi Pemkab agar pedagang kecil terhindar dari rentenir.

Pada sesi dialog bersama warga, Wabup Nurul turut menguraikan kondisi keuangan daerah. Postur APBD Bojonegoro tercatat mengalami penyesuaian dari sekitar Rp8,4 triliun menjadi Rp6,2 triliun pada 2026 akibat perubahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, dan diproyeksikan berada di kisaran Rp5,2 triliun pada 2027.

Meski anggaran daerah mengalami penyesuaian, Nurul memastikan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama melalui program berobat gratis serta alokasi anggaran kepesertaan JKN/BPJS sekitar Rp230 miliar per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan tersebut turut mendorong kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH) warga Bojonegoro dari 73 tahun pada 2023 menjadi 75 tahun 2 bulan.

Baca Juga:
Reses di Bojonegoro, Sukur Priyanto Siap Kawal Aspirasi Perbaikan Jalan

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bojonegoro, Ninik Susmiati, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan penambahan mesin cuci darah (hemodialisis) hingga total 80 unit pada akhir Desember 2026. Penambahan unit di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo serta pembukaan layanan di RSUD Sumberrejo, Padangan, dan Temayang ditujukan untuk melayani lebih dari 150 pasien harian agar tidak perlu dirujuk ke luar daerah.

Di sektor sosial, Pemkab juga menargetkan pembangunan panti khusus lansia sebatang kara selesai pada akhir Desember 2026 dan mulai beroperasi Januari 2027. Kegiatan keagamaan di Masjid Darussalam serta pasar rakyat di Baureno ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri, jajaran Kepala OPD, Forkopimcam, serta Kepala Desa se-Kecamatan Baureno, dan ditutup dengan doa bersama berbahasa Jawa.

Di sela agenda tersebut, Lasuri juga mengapresiasi antusiasme warga yang bertahan meski kawasan Baureno diguyur hujan sejak sore hingga malam hari, serta menyinggung kolaborasi memakmurkan masjid bersama FKUB dan DMI. Ia juga menyuarakan aspirasi kepala desa terkait kuota paket bantuan sebanyak 250 paket yang dinilai masih kurang dan berharap dapat ditambah menjadi 500 hingga 1.000 paket seiring adanya kontraksi anggaran daerah. (*)