Universitas Brawijaya Siap Kelola Program MBG, Fokus Perbaiki Sistem

KETIK, MALANG – Universitas Brawijaya (UB) siap turun tangan untuk mengelola program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Keikutsertaan tersebut digadang menjadi kontribusi dalam perbaikan sistem MBG. 

Wakil Rektor IV UB, Prof. Andi Kurniawan, menjelaskan saat ini UB masih mencari role model piloting praktik terbaik dalam mengelola MBG. Ia menilai UB harus berkontribusi dalam mendukung circular economy bersama Badan Gizi Nasional (BGN). 

"Kami mendiskusikan dengan baik dan UB harus berkontribusi. Problematikanya sekarang mencari role model piloting bagaimana praktik terbaik. Ada banyak yang harus diperbaiki dan kami berharap UB bisa berkontribusi dengan sumber daya, pengetahuan yang ada," ujarnya, Senin, 11 Mei 2026.

Masih Dalam Kajian, Diupayakan Realisasi Tahun Ini

Rencana tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan BGN agar perguruan tinggi dapat mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah diinisiasi oleh Universitas Hasanuddin dan IPB University. 

Menurut Prof. Andi, UB harus berkontribusi dalam perbaikan sistem. Jangan sampai persoalan yang ada justru menghambat pelaksanaan program tanpa penyelesaian. 

"Sekarang kami sedang berdiskusi dengan BGN tentang konsep-konsep yang ada. Dosen, pakar Brawijaya juga sedang melihat bagaimana sebenarnya sistem terbaik bisa mengoptimalkan program strategis," katanya.

Wakil Rektor IV UB, Prof. Andi Kurniawan merespon penolakan mahasiswa dan civitas akademika terhadap pengelolaan MBG oleh kampus. (Foto: Lutfia/Ketik.com)

Melalui pengkajian konsep tersebut, UB bersedia menjadi living laboratory untuk mengembangkan sistem MBG yang lebih baik. Namun, diupayakan pengelolaan MBG dapat segera dilakukan pada tahun ini. 

"Kita usahakan (realisasi tahun ini). Baru sampai di level itu, belum ada program yang lebih konkret menukik, tapi kami sedang berdiskusi mencari konsep ini. Kalau UB punya konsep, wajib untuk bisa menawarkan konsep ini," ujar Prof. Andi. 

UB Merespons Penolakan atas Pengelolaan SPPG oleh Perguruan Tinggi

Banyak penolakan dari mahasiswa maupun civitas akademika terkait wacana kampus mengelola dapur SPPG. Merespon penolakan itu, Prof. Andi ingin lebih objektif dalam menilai penolakan yang dilayangkan. 

Apabila program MBG dinilai bagus dan bermanfaat, maka yang harus dilakukan ialah perubahan tata kelola dan akuntabilitas. Namun apabila sebaliknya, maka perlu dilakukan kajian. 

"Mari kita lihat dengan lebih objektif, protesnya itu di mana. Apakah di pelaksanaan sistemnya atau bahkan di ide awalnya. Jangan sampai tujuan strategis yang dibangun tidak tercapai. Sudah seharusnya dibedah secara lebih objektif, akademik, lewat perspektif ilmu pengetahuan," ucapnya.

Beberapa kampus juga menolak pengelolaan MBG sebab dikhawatirkan mengurangi independensi akademisi dalam mengkritisi program pemerintah. Menurut Prof. Andi, kebebasan mimbar akademik dapat diartikan secara luas, salah satunya menjadikan kritik sebagai otokritik untuk evaluasi program. 

"Kritik diberikan sebagai otokritik untuk membangun, tawaran konsep. Ilmu juga bersifat netral, orang mau memakai ini atau tidak, terserah mereka. Tapi berkolaborasi, memberikan pendapat, itu sebuah kewajiban. Tidak bisa dikatakan akan mengurangi titik kritis kepada program yang tidak baik," tegasnya.(*)