Soroti Tuduhan 'Londo Ireng' Prabowo, Akademisi Unair: Pemimpin Harus Bertanggung Jawab

KETIK, MALANG – Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, turut menyoroti tuduhan 'Londo Ireng' yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, seorang pemimpin, khususnya presiden, harus dapat bertanggung jawab atas pernyataan dan tuduhan yang keluar dari mulutnya.

Terlebih, ujaran tersebut disampaikan oleh Prabowo di ruang publik hingga memicu amarah rakyat. Hal tersebut disampaikan Suko usai menghadiri RedTalks 2026 pada Sabtu, 25 Juli 2026 di Kota Malang.

“Pilihan kata itu adalah cara berpikir. Kalau ada kecurigaan kepada pihak tertentu, ya sebut saja siapa orangnya. Jangan hanya mengeluarkan istilah, tetapi setiap kata harus dipertanggungjawabkan,” ujar Suko. 

Prabowo sendiri sering melontarkan kalimat dan kata yang memicu kontroversi. Tak hanya menyebut wartawan, LSM, dan pengamat sebagai 'Londo Ireng', ia juga sering menyebut masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi maupun menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai antek asing.

Bahkan Prabowo juga sempat berkata kasar dengan menyebut Bajingan pada puncak Hari Koperasi Nasional. Ujaran lain seperti 'ndasmu', hingga 'nyenyenye' juga sempat keluar dari mulut Presiden RI tersebut. 

Bahkan, Prabowo juga sempat berkata kasar dengan menyebut "bajingan" pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional. Ujaran lain seperti 'ndasmu' hingga 'nyenyenye' juga sempat keluar dari mulut Presiden RI tersebut.

“Kalau dia menuduh antek asing, siapa antek asing itu. Harus ada datanya. Kalau tidak, rakyat tidak akan percaya,” tegasnya.

Menurut Suko, apabila Prabowo menyebut terdapat antek asing dan mengarah pada kelompok tertentu, tuduhan tersebut harus disertai dengan data yang jelas. Jangan sampai tuduhan itu hanya bersumber dari prasangka dan membuat masyarakat semakin tidak percaya.

“Komunikasi itu membangun makna bersama. Kalau maknanya berbeda-beda, berarti komunikasinya tidak efektif. Sekarang siapa pun, mau ustaz, dosen, atau pejabat, setiap kata yang disampaikan di ruang publik maupun media sosial harus siap dipertanggungjawabkan,” tegasnya.(*)