KETIK, PALEMBANG – Fakta menarik terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pungutan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

‎Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan bawahan terdakwa Indrullah mengakui menerima uang setiap bulan, bahkan mengumpulkan hingga puluhan juta rupiah yang kemudian disetorkan kepada pimpinan.

‎Pengakuan tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang lanjutan perkara yang menjerat mantan Kepala UPP Kelas II Sungai Lumpur, Indrullah, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, Rabu 18 November 2026.

‎Di hadapan majelis hakim yang diketuai Agung Ciptoadi, para saksi yang sebagian besar merupakan ASN di lingkungan UPP Sungai Lumpur dan wilayah kerja Sungai Baung membeberkan mekanisme pemeriksaan kapal, penerbitan SPB hingga aliran uang yang mereka sebut sebagai biaya transportasi dan akomodasi.

‎Salah satu keterangan yang mencuri perhatian datang dari Ade Marzuki. ASN yang bertugas di divisi pemeriksaan keselamatan kapal tersebut mengakui bahwa dirinya menerima uang dari agen kapal dengan nominal yang bervariasi.

Baca Juga:
Tangis Ibu Ardiansyah Pecah Usai Anaknya Dituntut 6 Bulan, Singgung Dugaan Skenario Atasan

‎Ade menyebut, uang yang diterimanya biasanya berkisar Rp600 ribu hingga Rp800 ribu dari setiap agen. Dalam sehari, timnya bahkan bisa melakukan pemeriksaan terhadap lima sampai enam kapal.‎

‎"Kalau saya tidak mematok berapa pun. Biasanya satu agen Rp600 ribu sampai Rp800 ribu. Dalam sehari kami bisa melakukan pemeriksaan lima sampai enam kapal, dan dibagi kepada saya, Pak Heri Prianto dan Pak Dedy," ungkap Ade di hadapan persidangan.‎

‎Namun, yang lebih menarik, Ade mengakui uang tersebut terlebih dahulu dikumpulkan sebelum diserahkan kepada pimpinan. Bahkan, dalam keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jumlah uang yang disetorkan setiap bulan mencapai Rp30 juta hingga Rp50 juta.

‎"Uang itu dari agen kapal yang kami kumpulkan untuk akomodasi dan transportasi. Kami talangi terlebih dahulu karena demi efisiensi dan penanganan secara cepat," jelasnya.

Baca Juga:
Transaksi Sabu Rp80 Juta Sarbani Terungkap, Berawal dari Polisi Menyamar Jadi Pembeli via Facebook

‎Saat dicecar JPU mengenai dasar tarif Rp800 ribu hingga Rp1 juta yang diminta kepada agen kapal, Ade mengakui tidak ada ketentuan resmi yang mengatur pungutan tersebut.

‎"Tidak ada, Pak. Itu untuk akomodasi dan transportasi kami," jawabnya.‎

‎Ade juga mengungkapkan bahwa dalam sebulan uang yang terkumpul bahkan bisa mencapai Rp60 juta. Uang tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan, yakni terdakwa Indrullah, dan sisanya dibagi untuk anggota, termasuk dirinya juga mendapatkan 6 juta untuk setiap bulan. 

‎"Untuk saya kalau perbulan saya menerima uang tersebut sebesar 6 juta perbulan pak" Ujar saksi Ade Marzuki. 

‎Pengakuan serupa disampaikan saksi lainnya. Heri Prianto mengaku menerima uang sekitar Rp5 juta hingga Rp5,5 juta setiap bulan. Sementara Aidil mengaku memperoleh sekitar Rp7 juta per bulan dari Hairul Azwar, di luar gaji sebagai ASN.

‎Hasanuddin, selaku Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Sungai Lumpur, juga membenarkan adanya penerimaan uang bulanan dengan nominal berkisar Rp6 juta hingga Rp7 juta.

‎Menurut Hasanuddin, uang tersebut berasal dari agen kapal dan diterima secara tunai setiap awal bulan melalui mekanisme yang melibatkan pimpinan.

‎"Kami mengetahui uang itu dari agen. Kami menganggap uang tersebut untuk akomodasi, makan, kopi, rokok dan transportasi. Kami menerima setiap awal bulan secara tunai. Kalau kapal yang berlayar banyak, uang yang kami terima juga lebih besar," beber Hasanuddin.

‎Dalam persidangan, JPU juga mengungkap pengembalian uang yang telah dilakukan sejumlah saksi kepada penyidik. Ade Marzuki mengaku mengembalikan Rp119 juta, Aidil Putra sebesar Rp133 juta, sedangkan Heri Prianto mengembalikan Rp104 juta.

‎Pengembalian tersebut masing-masing disebut berasal dari akumulasi penerimaan uang selama 19 bulan.

‎Sementara itu, saksi Edy yang bertugas sebagai petugas syahbandar Sungai Baung mengaku menerima uang sekitar Rp4 juta hingga Rp6 juta setiap bulan. Ia menyebut uang tersebut diterima melalui atasannya, Hairul Azwar, dengan alasan biaya transportasi dan akomodasi.

‎Saksi Zulfikri juga mengakui menerima uang sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan dengan nominal yang tidak tetap.

‎Dalam persidangan, Ade Marzuki menjelaskan bahwa tugas timnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kapal dan alat keselamatan berdasarkan permohonan agen kapal.

‎Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu persyaratan penerbitan sertifikat keselamatan kapal yang kemudian digunakan sebagai dokumen pendukung penerbitan SPB.

‎Ia menjelaskan, apabila ditemukan kekurangan yang bersifat minor dan tidak menyangkut aspek keselamatan secara serius, proses penerbitan sertifikat dapat dilanjutkan sesuai ketentuan.

‎Sementara biaya resmi penerbitan SPB, menurut saksi, telah memiliki aturan tersendiri dan dibayarkan kepada negara melalui sistem e-billing. Adapun biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan dibebankan kepada wajib bayar.

‎Meski demikian, ketika ditanya JPU mengenai dasar hukum penerimaan uang tunai dari agen kapal di luar ketentuan resmi tersebut, Ade mengaku tidak mengetahui apakah mekanisme yang selama ini berjalan menyalahi aturan.

‎Di sisi lain, saksi Dedi Siswanto menjelaskan bahwa mekanisme persetujuan penerbitan SPB berada dalam kewenangannya sesuai tugas yang diberikan. Terdapat sekitar 15 hingga 20 agen kapal yang beroperasi di wilayah tersebut.

‎Ia menegaskan, apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi, SPB dapat diterbitkan. Namun, apabila masih terdapat kekurangan dokumen, keberangkatan kapal dapat ditunda.

‎Hasanuddin turut menerangkan bahwa kepala kantor selaku syahbandar memiliki kewenangan mendelegasikan tugas kepada pegawai yang memenuhi kualifikasi kesyahbandaran melalui surat tugas. Setiap petugas juga memiliki akun masing-masing dalam sistem E-Connect.

‎Rangkaian keterangan para saksi tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan praktik pungutan di lingkungan UPP Kelas II Sungai Lumpur.

‎Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa Indrullah diduga menerima uang lebih dari Rp4 miliar selama menjabat sebagai Kepala UPP Kelas II Sungai Lumpur sejak November 2024 hingga Juni 2026.

‎Uang tersebut diduga berasal dari 18 agen kapal yang menggunakan jasa keagenan untuk mengurus penerbitan SPB.

‎Jaksa menduga Indrullah memerintahkan dua orang, yakni Nurdin dan Hairul Azwar, untuk menghubungi para agen kapal dan meminta uang operasional atau fee dengan nominal bervariasi, mulai Rp250 ribu hingga Rp2,5 juta untuk setiap penerbitan SPB.

‎Padahal, menurut dakwaan JPU, penerbitan SPB tidak seharusnya dibebani pungutan di luar ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila agen tidak memberikan uang yang diminta, proses penerbitan dokumen pelayaran diduga akan diperlambat atau dipersulit.

‎Jaksa juga mencatat sebanyak 4.755 SPB diterbitkan untuk 18 agen kapal selama periode November 2024 hingga Mei 2026.

‎Salah satu peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan terjadi pada 4 Juni 2026. Saat itu, Fandi Ahmad yang disebut mewakili PT Rizkia Armada Nusantara (RAN) diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp20 juta kepada Hairul Azwar di kawasan Jalan Mayor Zen, tepatnya di depan kantor pusat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Palembang.

‎Penyerahan tersebut disebut berkaitan dengan fee penerbitan SPB kapal-kapal yang menggunakan jasa perusahaan tersebut selama Maret hingga Mei 2026.

‎Setelah transaksi itu, tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengamankan Indrullah dan Hairul Azwar di kediaman Hairul di kawasan Kalidoni, Palembang. Dalam pengamanan tersebut, penyidik menemukan uang tunai Rp20 juta serta uang lainnya sebesar Rp123,2 juta.

‎Atas perbuatannya, Indrullah didakwa dengan tiga dakwaan alternatif, yakni Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor terkait gratifikasi, serta Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.‎

‎Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap 18 agen kapal yang disebut dalam perkara tersebut pada pekan depan.

‎Keterangan para agen kapal itu diperkirakan menjadi bagian penting untuk menguji asal-usul uang, mekanisme penyerahan fee, serta dugaan adanya pungutan di luar ketentuan dalam penerbitan ribuan dokumen SPB di wilayah perairan Sungai Lumpur dan sekitarnya.

‎Sidang berikutnya pun akan menjadi babak penting untuk mengungkap lebih jauh bagaimana praktik pengumpulan uang dari agen kapal tersebut berlangsung, siapa saja yang terlibat, dan sejauh mana aliran uang itu sampai kepada pihak-pihak yang diduga menikmati hasilnya.(*)