KETIK, MALANG – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menyerap aspirasi para tokoh dan warga Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang pada Sabtu, 27 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Hikmah mendesak pemerintah agar memperkuat dukungan terhadap sekolah swasta.
Menurutnya, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) memiliki keterbatasan pagu di setiap jenjang sekolah. Keterbatasan kuota inilah yang membuat sistem tersebut mustahil dapat memuaskan seluruh pihak.
"Setiap desain sistem pasti ada yang puas dan ada yang belum puas. Siswa yang diterima tentu merasa senang, tetapi kita juga harus memahami bahwa kuota sekolah negeri, baik SMP, SMA, SMK maupun madrasah negeri, sangat terbatas. Masyarakat perlu memberikan kepercayaan yang sama kepada lembaga pendidikan swasta," ujarnya.
Hikmah menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) berat dalam menyeimbangkan kebijakan bagi sekolah negeri dan swasta. Padahal, sekolah serta madrasah swasta berperan penting dalam menutupi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai masih timpang dalam memberikan perhatian kepada sektor pendidikan swasta. Menurutnya, diperlukan penguatan yang setara dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Baca Juga:
66 Persen Lulusan SMP Tak Tertampung di Negeri, Hikmah Bafaqih Desak Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta"Faktanya, pemerintah tidak mampu menyediakan seluruh kebutuhan lembaga pendidikan. Swasta hadir mengisi kekosongan itu. Mereka membangun gedung sendiri, menggaji guru sendiri, tetapi bantuan yang diterima masih sangat terbatas. Perhatian terhadap pendidikan swasta menurut saya masih kurang," tegasnya.
Tak hanya urusan anggaran, sekolah swasta juga dinilai menghadapi keterbatasan akses dalam peningkatan kompetensi guru serta bantuan rehabilitasi sarana pendidikan. Oleh karena itu, politisi yang juga Ketua Terpilih PKB Kota Malang ini mendorong pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan pada sektor pendidikan swasta.
"Di satu sisi, keberadaan sekolah swasta sangat penting dan mendesak karena membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Di sisi lain, perhatian dan dukungan yang diberikan kepada mereka masih belum proporsional. Ini yang harus menjadi perhatian bersama," ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hikmah menegaskan perlunya kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat. Agenda serap aspirasi ini sendiri turut dihadiri oleh seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang serta sejumlah tokoh masyarakat, khususnya dari lingkungan Nahdliyin.
Baca Juga:
Kenangan Pramuka Sri Untari: Dari Kemah Gunung hingga Nilai Kemandirian"Kita bertemu dengan banyak tokoh masyarakat di Kota Malang, khususnya dari lingkungan NU untuk menerima banyak masukan. Sebagai anggota DPRD Provinsi dari Dapil Malang Raya, tentu kami membutuhkan saran, doa, dan dukungan untuk merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat," pungkasnya. (*)