KETIK, MALANG – Sopir program Angkutan Pelajar Gratis di Kota Malang diproyeksikan menerima pendapatan sebesar Rp75.000 hingga Rp250.000 per hari. Nominal tersebut tidak seluruhnya menjadi insentif pengemudi, melainkan mencakup biaya operasional dan perawatan armada. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menjelaskan pendapatan tersebut sebagai nilai tambah atas perjuangan sopir angkot yang telah berjuang selama 4 tahun. Penghasilan juga akan diserahkan oleh Pemkot Malang untuk dikelola koperasi.

"Biaya operasional kendaraan itu kalau tidak salah minimal Rp75.000 sampai dengan Rp200.000 ya. Tetapi bukan itu 100 persen diserahkan pada mereka, karena ini ada pengelolaan. Misalnya ada untuk biaya GPS, monitoring, untuk yang lain-lainnya banyak, di antaranya item-itemnya itu banyak, sehingga tidak harus diterima semuanya," ujarnya, Senin 31 Agustus 2026.

Widjaja menegaskan, pembagian alokasi anggaran mulai dari kebutuhan pengemudi, perawatan armada, hingga sistem pemantauan GPS, sepenuhnya diatur oleh koperasi. Pendapatan tiap sopir juga bervariasi tergantung jarak rute yang ditempuh.

"Koperasi inilah kami serahkan mau operasionalnya berapa, untuk pengemudi berapa, mereka berdiskusi sendiri,” tegasnya.

Baca Juga:
Bendahara RW di Malang Kuras Uang Kas Rp126 Juta Demi Investasi Online Bodong

“Namun yang terpenting adalah hitungannya sudah jelas, biaya operasional sekian. Kan bukan untuk biaya kasihkan sopir semuanya, enggak. Ada perawatan. Kami serahkan pada koperasi, mereka bersepakat sendiri," lanjut Widjaja.

Sementara itu, Ketua Koperasi Setia Kawan, Tri Wahyudi memaparkan bahwa perhitungan tarif dasar program ini berada di kisaran Rp6.000 per kilometer sebelum dipotong biaya operasional pendukung. 

"Per kilometer itu estimasinya Rp6.000 sekian, nanti kan kita potong-potong ya untuk lain-lainnya. Jadi sekitar Rp5.300-an berapa gitu loh tadi itu," ujarnya.

Tri menambahkan, para sopir mengusulkan agar pencairan penghasilan dilakukan seminggu sekali. Di sisi lain, Dishub Kota Malang dijadwalkan melakukan evaluasi pelaksanaan program ini setelah dua minggu berjalan.

Baca Juga:
Banyak Pelajar Gunakan Motor ke Sekolah, Angkutan Pelajar Gratis Jadi Jurus Kurangi Kemacetan di Kota Malang

Terkait anggaran, Pemkot Malang menyiapkan total Rp1,9 miliar yang disalurkan secara bertahap sesuai termin Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pada termin pertama, koperasi menerima 20 persen anggaran sebagai modal awal operasional, seperti pembelian bahan bakar dan pemasangan GPS.

Dana tersebut akan digunakan sebagai modal awal operasional, termasuk membeli bahan bakar, pemasangan GPS, hingga kebutuhan pendukung lainnya. Sebelum dana termin pertama cair, koperasi masih menggunakan dana talangan untuk membiayai operasional awal.

"Kita lihat dulu perkembangannya karena ini yang 20 persen untuk beli bensin pertama, kan kita modal dulu. Untuk pelaksanaan operasional secara keseluruhan ini sampai dana termin pertama turun, koperasi pakai dana talangan karena kita belum PKS sama Bank Jatim," pungkasnya.(*)