KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintahan di 70 desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, segera memasuki masa transisi. Puluhan kepala desa (kades) akan mengakhiri masa jabatan pada Desember 2026. Pemerintah daerah mulai menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi posisi penjabat (Pj) kepala desa.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus menyongsong pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2027.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan, Zaki Abdul Wahab, mengungkapkan bahwa pemetaan pejabat pengganti telah dilakukan. Pergantian kepemimpinan dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap pada pertengahan bulan terakhir tahun berjalan, termasuk di wilayah Kawasi.

"Iya, tahun ini ada sekitar 70 kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 15 dan 20 Desember 2026. Karena itu, sebelum akhir tahun kami sudah mengusulkan nama-nama calon Pj Kades untuk 70 desa, termasuk Desa Kawasi yang masa jabatannya juga berakhir pada Desember nanti," ujar Zaki saat diwawancarai Senin, 16 November 2026.

DPMD kini memprioritaskan penyelesaian administrasi pengangkatan agar kekosongan kepemimpinan tidak berlarut. Dokumen pengajuan ditargetkan memasuki tahapan penetapan resmi pada awal tahun mendatang.

Baca Juga:
Bangun 13 MCK, Disperkimtan Halmahera Selatan Tuai Apresiasi

"Untuk itu, kami upayakan usulan nama Pj Kades di 70 desa pada akhir Desember nanti sudah dapat diproses SK-nya pada Januari 2027," katanya.

Selain pergantian pada penghujung 2026, DPMD mencatat sekitar lima kades lainnya akan menuntaskan masa jabatan pada Agustus dan September 2027.

Penunjukan aparatur pengganti juga diarahkan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat lokal. Pemerintah daerah menginginkan figur yang memiliki kapasitas administratif, integritas, serta kemampuan menjaga stabilitas pelayanan publik.

Menurut Zaki, keberhasilan masa peralihan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan sementara. Aparatur terpilih harus sanggup mengendalikan aktivitas birokrasi, menjaga kesinambungan pembangunan, dan mengawal proses suksesi secara tertib.

Baca Juga:
Bassam Satukan Nilai Spiritual dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Halmahera Selatan

"Kami berharap Pj Kades yang diberikan amanah mampu melaksanakan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Mereka juga diharapkan dapat mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades serentak sesuai ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Di sektor keuangan, DPMD menaruh perhatian pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Para penjabat diminta memastikan penggunaan anggaran berlangsung transparan, profesional, dan akuntabel.

Pengawasan juga mencakup penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa serta keberlanjutan program pembangunan agar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, pelaksanaan Pilkades serentak 2027 menjadi agenda berikutnya yang harus dipersiapkan para Pj Kades, selain menjalankan pelayanan pemerintahan dan mengawal pengelolaan keuangan di masing-masing desa.