Pakar UB: Dominasi Partai dalam Aksi Dukung MBG Berisiko Gerus Kepercayaan Publik

KETIK, MALANG – Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB) menyoroti aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi tandingan terhadap demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi program Prabowo Subianto tersebut dinilai berisiko menggerus kepercayaan publik. 

Terlebih apabila ditemukan keterlibatan partai politik dalam mengorganisir massa pada aksi tandingan di sejumlah tempat. Pada aksi dukungan terhadap MBG di Kota Malang lalu, sejumlah politisi dari Partai Gerindra terlihat turun gunung menghampiri peserta. 

Partai Gerindra sendiri merupakan partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, penggerak program MBG sekaligus Presiden Indonesia saat ini. Pada aksi dukungan terhadap MBG, terlihat sejumlah politisi Gerindra, mulai dari Moreno Soeprapto selaku Ketua DPC Gerindra Kota Malang, Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah, Danny Agung Prasetyo, hingga Lelly Theresiawati. 

Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB), Verdy Firmantoro, menilai peran partai politik yang terlalu dominan dapat memicu pertanyaan publik terkait arah dukungan terhadap MBG. Khususnya apakah gerakan benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat atau sekadar mobilisasi politik. 

"Dalam komunikasi politik, persepsi publik sangat ditentukan oleh tingkat transparansi. Jika keterlibatan partai dipandang terbuka dan proporsional, publik melihatnya sebagai bagian dari aktivitas politik yang wajar. Namun jika keterlibatan dianggap terlalu dominan, sebagian masyarakat mempertanyakan independensi gerakan dan menganggapnya sebagai mobilisasi politik daripada ekspresi aspirasi warga," ujarnya, Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam komunikasi politik, persepsi masyarakat ditentukan oleh transparansi terhadap aktor yang terlibat, tujuan, hingga proses mobilisasi dalam gerakan dukungan. 

Para politisi Gerindra sendiri berulang kali menyebutkan kebermanfaatan program MBG. Bahkan muncul statement dari Moreno Soeprapto agar mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tidak melakukan ujaran kebencian. 

"Dalam demokrasi dukungan maupun kritik terhadap kebijakan sama-sama sah. Tantangannya bukan pada pro dan kontra, melainkan bagaimana semua pihak menjaga agar perdebatan tetap berfokus pada substansi kebijakan dan tidak berubah menjadi pertentangan antar kelompok masyarakat," lanjut Verdy. 

Ia menegaskan, framing yang menempatkan mahasiswa dan masyarakat sebagai kelompok yang berhadapan seharusnya dihindari oleh para politisi maupun simpatisan Parfai Gerindra. Terlebih mahasiswa pun merupakan bagian dari kelompok masyarakat, sehingga diskusi harus diarahkan pada evaluasi kebijakan. 

"Partai politik maupun pemerintah perlu merespons kritik secara substantif dengan data, argumentasi, dan dialog. Semakin terbuka ruang komunikasi yang dibangun, semakin kecil kemungkinan perbedaan pendapat berkembang menjadi konflik yang tidak produktif," tegasnya. (*)