PAD RSUD Mardi Waluyo Diproyeksi Meleset Rp29 Miliar, DPRD Blitar Desak Evaluasi Total

KETIK, BLITAR – Kinerja pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar menjadi sorotan DPRD. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut diproyeksikan hanya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp76 miliar hingga akhir 2026, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp105 miliar, Kamis 12 November 2026.

Selisih sekitar Rp29 miliar itu memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengelolaan rumah sakit. DPRD tidak ingin persoalan tersebut hanya dijawab dengan alasan belum optimalnya penerimaan, melainkan harus ditelusuri hingga ke akar persoalan manajemen.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, menilai capaian tersebut menjadi indikator penting untuk mengukur kinerja pengelolaan RSUD Mardi Waluyo. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan apakah ketidakmampuan memenuhi target disebabkan perencanaan yang tidak tepat atau justru lemahnya tata kelola.

“Saya tidak tahu ini salah urus atau kesalahan pengelolaan manajemen. Indikatornya jelas di PAD. Proyeksi sampai akhir 2026 ini hanya Rp76 miliar dari target Rp105 miliar. Hal paling mendasar, kenapa target PAD tidak tercapai?” ungkap Totok.

Jika proyeksi tersebut terealisasi, pendapatan rumah sakit hanya mencapai sekitar 72 persen dari target. Artinya, terdapat kekurangan penerimaan yang cukup besar dan tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa.

Bagi DPRD, capaian PAD tersebut harus dibaca bersama dengan besarnya kebutuhan pembiayaan operasional rumah sakit. Evaluasi perlu menyentuh perencanaan pendapatan, efektivitas belanja, hingga kemampuan manajemen mengoptimalkan potensi penerimaan.

Totok menegaskan, Banggar mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Mardi Waluyo. Apalagi, rumah sakit tersebut memiliki posisi strategis sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar bagi Kota Blitar.

“Karena itu, kita mendorong perbaikan manajemen di rumah sakit. Harus ada evaluasi total dan menyeluruh. Apalagi wali kota kan berkantor di sana,” tegasnya.

Sorotan DPRD tidak berhenti pada persoalan pendapatan. Status kepemimpinan RSUD Mardi Waluyo yang hingga kini masih dijalankan pelaksana tugas (Plt) juga dinilai perlu segera diselesaikan.

Menurut Totok, keberadaan direktur definitif penting agar pengambilan keputusan strategis dan pembenahan internal rumah sakit memiliki kepastian kepemimpinan. Karena itu, proses seleksi melalui panitia seleksi (pansel) harus segera dipercepat.

“Kemarin kita minta dianggarkan pansel direktur rumah sakit. Ini perlu dipercepat supaya direktur rumah sakit bisa bekerja,” ujarnya.

DPRD berharap pengisian jabatan direktur definitif tidak kembali berlarut-larut. Sebab, persoalan capaian pendapatan membutuhkan kepemimpinan yang mampu melakukan pembenahan secara terukur, bukan sekadar menjalankan rutinitas pelayanan.

Di sisi lain, besarnya dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap sektor kesehatan harus berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan rumah sakit. Optimalisasi pelayanan dan penerimaan daerah semestinya berjalan beriringan.

Meski angka Rp76 miliar masih berupa proyeksi hingga akhir Desember 2026 dan berpeluang berubah, selisih Rp29 miliar dari target sudah menjadi peringatan bagi pemerintah daerah.

DPRD kini menghendaki persoalan tersebut dibedah secara terbuka. Bukan hanya mencari penyebab target PAD meleset, tetapi juga memastikan ada langkah korektif yang nyata agar persoalan serupa tidak terus berulang pada tahun anggaran berikutnya.