Optimalkan Implementasi PUG, Kota Kediri Perkuat Akses Ekonomi hingga Layanan Publik Inklusif

KETIK, KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri terus memaksimalkan integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan, kebijakan, hingga pelayanan publik. Optimalisasi dilakukan pemerintah untuk memastikan pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat sesuai kebutuhannya.

Komitmen tersebut tercermin dalam capaian pembangunan gender Kota Kediri. Pada 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 96,36 dan menempatkan Kota Kediri pada peringkat kelima di Jawa Timur. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada pada angka 0,125 atau peringkat kedua terbaik di Jawa Timur.

Meski demikian, Pemkot Kediri tetap melakukan evaluasi karena IKG tersebut sedikit meningkat dibandingkan 2024 yang berada pada angka 0,120. Capaian indeks perlu diikuti perbaikan kualitas program agar kesetaraan kesempatan dan akses pelayanan semakin nyata dirasakan masyarakat.

Pengarusutamaan gender juga telah diintegrasikan dalam arah pembangunan Kota Kediri melalui RPJMD 2025–2029 dengan visi MAPAN, yakni Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni. Dalam misi ketiga yang berfokus pada produktivitas sumber daya manusia, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi bagian dari sasaran pembangunan.

Dalam memperkuat pelaksanaan PUG, Pemkot Kediri telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG 2025–2029 dengan Bappeda sebagai koordinator. Implementasi PUG juga didukung oleh focal point di 28 organisasi perangkat daerah (OPD), keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural, serta penguatan Satu Data Kota Kediri untuk menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, Pemkot Kediri menghadirkan program RASI PRIMA. Melalui program ini, sebanyak 52 industri kecil menengah (IKM) perempuan telah lolos kurasi dan masuk ke pasar modern. Pemkot Kediri juga memberdayakan 92 perempuan kepala keluarga agar semakin mandiri secara ekonomi.

Selain itu, pada program bantuan modal usaha periode 2021–2024, sekitar 67,68 persen penerima manfaat merupakan perempuan, termasuk 505 perempuan kepala keluarga. Sementara itu, upaya perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta penerapan Sekolah Ramah Anak dengan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di seluruh satuan pendidikan.

Forum Anak juga hadir di 3 kecamatan dan 46 kelurahan untuk memperluas ruang partisipasi anak. Kualitas keluarga turut diperkuat melalui konseling PUSPAGA KIRANA, pembinaan pengasuhan, bantuan pangan bagi balita stunting dan ibu hamil yang membutuhkan, serta bantuan rumah layak huni dan beasiswa pendidikan untuk membantu keluarga keluar dari kerentanan.

Pada aspek pelayanan inklusif, Pemkot Kediri menyediakan Mobil Pelayanan Masyarakat (Mobmas) yang menjangkau seluruh 46 kelurahan. Fasilitas publik juga terus dilengkapi dengan ruang laktasi, tempat ibadah ramah anak, parkir khusus perempuan dan penyandang disabilitas, serta sarana pendukung berupa lift, ramp, dan kursi roda. Pelatihan bahasa isyarat turut diberikan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melayani warga dengan kebutuhan yang beragam. Serta mengembangkan posyandu jiwa yang telah hadir di empat kelurahan.

Di tingkat wilayah, komitmen terhadap pembangunan inklusif diwujudkan melalui keberadaan 46 Kampung Keluarga Berkualitas, 26 Kelurahan Tangguh Bencana, serta Ruang Bermain Ramah Anak terstandardisasi di Taman Tempurejo. Berbagai fasilitas dan layanan tersebut terus diperkuat agar berfungsi optimal, mudah diakses, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Dukungan bagi penyandang disabilitas juga diwujudkan melalui layanan BESTARI yang menyediakan terapi gratis dan antar-jemput bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah penerima manfaat meningkat dari 12 anak pada 2025 menjadi 21 anak pada 2026. Selain itu, Bus MAPAN Ceria membantu mobilitas siswa penyandang disabilitas menuju sekolah dengan pendamping khusus.

Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menyampaikan bahwa implementasi PUG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, Pemkot Kediri memperkuat kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK, organisasi kemasyarakatan, komunitas, Forum Anak, perguruan tinggi, dunia usaha, dan insan media untuk memperluas jangkauan pelayanan serta pendampingan kepada masyarakatm

Ke depan, Pemkot Kediri akan terus memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan, membenahi data terpilah dan evaluasi, serta memperluas layanan inklusif. Perhatian juga diarahkan pada kemandirian ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta kemudahan pelayanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

“Kami terus memperbaiki pelaksanaan PUG. Kota Kediri MAPAN harus dapat dirasakan seluruh warga," kata Mbak Wali saat paparan kepada tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG Tahun 2024 dan 2025 yang berlangsung secara daring dari Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri.

Dalam pemaparannya, Mbak Wali menegaskan bahwa tahapan verifikasi bukan semata-mata untuk memperoleh penghargaan Parahita Ekapraya, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan program pemerintah telah menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Pembangunan tidak cukup hanya terlihat baik dalam angka atau dokumen. Pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya secara adil oleh perempuan dan laki-laki, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan seluruh masyarakat," pungkasnya. (*)