KETIK, MALANG – Komisi I DPRD Kabupaten Malang melakukan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta kepastian terkait rencana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai arah kebijakan pemerintah pusat, terutama menyangkut mekanisme dan waktu pelaksanaan pengalihan pembiayaan gaji PPPK.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza ST, M.Sos, mengatakan kepastian kebijakan tersebut sangat dibutuhkan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran, khususnya pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
"Daerah masih harus menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Sebab, belum ada aturan teknis yang bisa menjadi dasar pelaksanaan pengalihan pembiayaan gaji PPPK," ujarnya, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri, pemerintah daerah masih harus menunggu regulasi lebih lanjut.
Baca Juga:
Kapolres Malang Sambangi Warga Kromengan, Ajak Perangi Narkoba hingga Bawa Kabar 539 Lowongan Kerja"Hingga saat ini, belum ada peraturan menteri maupun peraturan presiden yang dapat dijadikan pedoman operasional untuk melaksanakan pengalihan pembiayaan gaji PPPK," kata Faza yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Malang ini.
Dia menjelaskan, persoalan pembiayaan gaji PPPK menjadi perhatian penting karena jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Malang cukup besar.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Malang dan diberitakan pada 2026, jumlah ASN mencapai sekitar 20.385 orang. Rinciannya, sekitar 7.000 berstatus PNS dan 13.385 lainnya merupakan PPPK.
Besarnya jumlah pegawai tersebut tentu membutuhkan perencanaan anggaran yang matang agar kewajiban pembayaran gaji tidak mengganggu keberlangsungan keuangan daerah.
Baca Juga:
Tak Langsung Ditilang, Polres Malang Edukasi Pelanggar Ringan di Operasi Zebra Semeru 2026"Karena belum ada kepastian regulasi, Pemerintah Kabupaten Malang tetap mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembayaran gaji PPPK selama satu tahun penuh dalam rancangan APBD 2027," sebutnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan hak pegawai tetap terpenuhi sekaligus mengantisipasi apabila kebijakan pengalihan pembiayaan belum dapat diterapkan pada tahun anggaran mendatang.
Dikatakannya, Komisi I DPRD Kabupaten Malang berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan mengenai kebijakan tersebut.
Terutama terkait cakupan pegawai yang akan dialihkan pembiayaannya, mekanisme penganggaran, hingga kepastian waktu pelaksanaannya.
"Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran secara lebih terukur tanpa mengabaikan kepastian pembayaran gaji PPPK," tuturnya. (*)