Ketua Komisi II DPRD Brebes Tobidin Luruskan Miskonsepsi Data Bansos, Imbau Warga Jangan Pinjamkan KTP untuk Transaksi

KETIK, BREBES – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Brebes Fraksi PAN, Tobidin, menggelar sosialisasi pendidikan politik umum di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Senin, 12 Oktober 2026.

Kegiatan dihadiri Anggota Komisi II DPRD Brebes Fraksi PDI Perjuangan Mohammad Rizky Ubaidillah dan perwakilan Dinas Sosial Brebes Warudin.

Dalam sosialisasi itu, Tobidin meluruskan kesalahpahaman warga terkait klasifikasi penerima bantuan sosial berdasarkan Desil 1 hingga Desil 10. Ia menegaskan penentuan desil bukan kebijakan desa, melainkan berbasis data pendapatan, pekerjaan, dan indikator sosial ekonomi di Kemensos.

"Banyak warga bingung mengapa tidak menerima bansos padahal merasa belum mampu. Setelah ditelusuri, data tercatat tidak sesuai kondisi aslinya," kata Tobidin.

Salah satu penyebab, warga diminta atasan melakukan transaksi keuangan besar atas nama pribadi. Akibatnya sistem membaca warga tersebut sebagai kelompok mampu.

"Jika ada yang menyuruh transaksi atas nama KTP Anda, hindari. Itu memengaruhi status data kesejahteraan Anda," tegasnya.

Kasus lain, buruh penambang pasir tercatat sebagai pengusaha tambang sehingga tidak masuk daftar penerima bantuan.

Tobidin juga menyoroti ketidaksesuaian data ketenagakerjaan. Secara resmi tingkat pengangguran terbuka Brebes 8,6 persen, namun di lapangan banyak data tidak akurat.

"Banyak warga usia produktif yang bekerja tercatat tidak bekerja, dan sebaliknya. Bahkan satu rumah empat orang bekerja, terdata hanya satu," jelasnya.

Untuk itu, Komisi II akan menjalankan fungsi pengawasan berkala tiap tiga bulan bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pengawasan meliputi penyerapan tenaga kerja lokal dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Brebes.

"Kita punya potensi besar, investor banyak masuk, tapi warga juga butuh pekerjaan. Data akurat langkah awal agar bantuan dan lapangan kerja tepat sasaran," pungkasnya.

Sementara Dinsos Brebes melalui Warudin membuka layanan perbaikan data bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai melalui aplikasi dan layanan publik yang tersedia. (*)