KETIK, MALANG – Kabar persetujuan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi menjadi angin segar bagi para pendidik yang menantikan pencairan haknya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, berharap proses penyaluran segera dituntaskan agar manfaatnya benar-benar dirasakan para guru.
‎
‎“Saya mendengar informasi langsung dari Buya Said Abdullah, bahwa sebagai Ketua Banggar beliau sudah menandatangani persetujuan anggaran tunjangan profesi guru atau sertifikasi yang diajukan Menkeu, dan itu akan segera cair,” ujarnya, Rabu, 14 Oktober 2026.
‎
‎Menurutnya, kabar tersebut bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan menyangkut penghargaan terhadap pengabdian guru yang turut menentukan masa depan bangsa.
‎
‎Adeng sapaan Abdul Qodir juga memandang langkah Buya Said Abdullah, politisi PDI Perjuangan yang mengemban amanah sebagai Ketua Badan Anggaran, sebagai pengingat bahwa politik anggaran harus berpijak pada kepekaan sosial. Politik tidak cukup hanya cermat menghitung, tetapi juga harus mampu merasakan kebutuhan masyarakat.
‎
‎“Pelajaran politik yang bisa kita petik dari kerja-kerja Buya Said adalah bahwa politik harus memiliki rasa. Dalam menyelesaikan persoalan, kita tidak perlu menghujat atau sibuk menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mencari jalan keluar dan kesungguhan memperjuangkan solusi,” ucapnya.
‎
‎Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan semangat Bung Karno tentang gotong royong, yakni bekerja bersama untuk kepentingan bersama.
‎
‎Dalam semangat itu, perbedaan bukan alasan untuk mempertajam pertentangan, melainkan ruang untuk menemukan jalan penyelesaian.
‎
‎“Bung Karno mengajarkan bahwa hakikat kehidupan berbangsa adalah gotong royong. Maka, politik semestinya tidak habis untuk mempertontonkan siapa yang paling benar atau siapa yang harus disalahkan. Politik harus menghadirkan ikhtiar, merawat harapan, dan memastikan persoalan rakyat menemukan jalan keluarnya,” tegas Adeng yang juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.
‎
‎Ia berharap seluruh tahapan administrasi dan teknis segera diselesaikan agar persetujuan anggaran tersebut berlanjut menjadi realisasi yang dinantikan para guru.
‎
‎“Guru merawat masa depan bangsa. Memperjuangkan kesejahteraan mereka adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Sebab, politik yang bekerja dengan akal dan rasa tidak berhenti pada kata-kata, tetapi berusaha menghadirkan kepastian bagi rakyat,” tuturnya. (*)
‎

Baca Juga:
Ketum PPI Dukung Slogan Polisi Bersama Masyarakat, Titip Harapan Besar soal Pemberantasan Premanisme dan Pungli
Baca Juga:
Wacana E-Voting Pilkades Mengemuka, Komisi I DPRD Kabupaten Malang Soroti Area Blank Spot