Gibran Mundur! Puan, AHY, Bahlil hingga Dasco Disebut Masuk Bursa Calon Pengganti

KETIK, JAKARTA – Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang. Sejumlah nama politikus nasional dinilai berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia. Mulai dari Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sufmi Dasco Ahmad, hingga Pramono Anung disebut-besut masuk bursa pengganti Gibran.

Namun, siapa pun figur yang masuk dalam bursa calon pengganti Gibran tidak serta-merta bisa menduduki jabatan tersebut. Pengisian kursi Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai pergantian Gibran. Statusnya pun masih tercatat sebagai Wakil Presiden karena belum ada pengunduran diri yang ditetapkan secara resmi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa apabila Gibran mengundurkan diri, Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 November 2026.

Penjelasan serupa disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurutnya, kewenangan mengusulkan dua calon pengganti Wakil Presiden berada di tangan Presiden.

Dengan demikian, Prabowo memiliki peran strategis dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.

Munculnya sejumlah nama sebagai kandidat potensial tidak bisa dilepaskan dari peta kekuatan politik nasional. Masing-masing figur memiliki latar belakang, basis dukungan, dan posisi politik yang berbeda.

Puan Maharani, misalnya, memiliki posisi strategis melalui PDI Perjuangan dan jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Sementara itu, AHY membawa kekuatan Partai Demokrat sekaligus pengalaman di pemerintahan sebagai menteri.

Nama Bahlil Lahadalia juga masuk dalam perbincangan. Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat Menteri ESDM tersebut memiliki posisi penting dalam peta koalisi pemerintahan.

Sufmi Dasco Ahmad turut menjadi salah satu figur yang diperbincangkan. Posisinya sebagai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI membuatnya memiliki kedekatan dengan lingkaran politik pemerintahan.

Adapun Pramono Anung memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional dan pemerintahan. Sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, politikus PDI Perjuangan tersebut pernah menjadi Sekretaris Kabinet.

Meski demikian, kemunculan nama-nama tersebut belum menunjukkan adanya figur yang secara resmi dipersiapkan untuk menggantikan Gibran.

Pengisian jabatan Wakil Presiden ketika terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan mekanisme tersebut, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon pengganti. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara kedua kandidat untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.

UUD 1945 juga mengatur bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Artinya, proses pergantian Wakil Presiden tidak cukup hanya melalui kesepakatan politik antarelite atau keputusan Presiden. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui hingga terpilihnya pengganti.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran bukan sekadar persoalan figur. Kalkulasi politik, kompromi antarkekuatan partai, dan keputusan Presiden akan turut menentukan arah pengisian jabatan tersebut.

Sampai ada keputusan dan proses resmi sesuai konstitusi, seluruh nama yang beredar masih sebatas spekulasi politik.