Geram Gegara Lambatnya Respons BGN Pacitan Koordinasi MBG, DPRD Sebut: Ini Penghinaan!

KETIK, PACITAN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pacitan mendapat sorotan dari DPRD setempat.

Anggota Komisi I DPRD Pacitan, Ririn Subianti, melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons pihak Badan Gizi Nasional (BGN) Pacitan dalam menjalin komunikasi dan koordinasi terkait program tersebut.

Ririn menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang menyerap anggaran besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, menurutnya, pelaksanaan program harus benar-benar dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan warga kurang mampu.

“Sebenarnya MBG sebagai program strategis nasional yang memang menguras APBN itu kalau dikelola dengan baik dan benar-benar menyentuh kebermanfaatan sampai ke akar rumput tentu sangat bagus, sebagaimana diharapkan Presiden RI Prabowo,” ujar Ririn, Jumat, 29 Mei 2026.

Namun demikian, ia mengaku kecewa dengan pola komunikasi yang dibangun oleh pihak BGN Pacitan.

Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, dirinya mengaku kesulitan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program tersebut.

“Ditelpon nggak diangkat, di Whatsapp hanya di-read, bahkan buka WA itu berhari-hari tetap tanpa respons. Ini pengalaman pribadi saya ya,” katanya.

Ririn menjelaskan bahwa dirinya telah berupaya melakukan komunikasi secara sopan dan profesional.

Bahkan sebelum melakukan panggilan telepon, ia terlebih dahulu mengirimkan pesan untuk meminta izin.

“Saya WA mohon izin jika ada jeda waktu mau telepon, dan itu saya ada jejak digitalnya dengan pihak BGN,” ujarnya.

Menurutnya, sikap tersebut tidak mencerminkan komunikasi yang baik antara penyelenggara program dengan para pemangku kepentingan di daerah.

Ia pun mengaku merasa diperlakukan tidak semestinya karena upaya komunikasi yang dilakukan tak kunjung mendapat tanggapan.

“Saya anggap ini adalah penghinaan, kecuali kalau saya dengan bahasa yang kasar dan tidak tahu waktu misalnya tengah malam,” tegasnya.

Ririn juga menyebut bahwa keluhan serupa tidak hanya dialaminya.

Sejumlah pihak lain yang mencoba melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan Program MBG di Pacitan, disebut mengalami kesulitan yang serupa.

“Saya coba komunikasi dengan beberapa teman, yang menghubungi juga sama, sulit dikomunikasikan,” ungkapnya.

Ia berharap persoalan komunikasi tersebut hanya terjadi di Pacitan dan tidak menjadi persoalan umum dalam pelaksanaan program nasional di daerah lain.

“Ya mudah-mudahan ini hanya terjadi di Pacitan, tidak di daerah lain,” katanya.

Lebih lanjut, Ririn menyinggung kemungkinan adanya anggapan bahwa pihak BGN merasa berasal dari instansi pusat sehingga komunikasi dengan daerah tidak dianggap sebagai prioritas.

“Mungkin dia merasa komunikasi itu tidak penting karena mungkin sudah merasa orang pusat begitu, saya juga tidak tahu,” sindirnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak BGN Pacitan terkait kritik yang disampaikan Anggota Komisi II DPRD Pacitan tersebut.(*)