Dua Kali Aksi Mahasiswa, Fraksi PDIP Kota Malang Minta Maaf Pernah Usung Jokowi

KETIK, MALANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada mahasiswa saat aksi demonstrasi yang berlangsung pada 15 dan 17 Juni 2026. Permintaan maaf itu disampaikan karena PDI Perjuangan merasa memiliki andil dalam mengusung Joko Widodo menjadi Presiden RI selama dua periode.

Harvad Kurniawan Ramadhan, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, mengatakan kader-kader partai berlambang kepala banteng itu merasa ikut menanggung dosa. Menurutnya, selama masa kepemimpinan Joko Widodo terdapat banyak aturan hukum yang dinilai diterabas.

"Saya sebagai kader PDI Perjuangan merasa ikut menanggung dosa. Mulyono (Jokowi) ini kan menjadi presiden karena rekomendasi Partai PDI Perjuangan. Kita tahu tatanan hukum tata negara, banyak peraturan perundang-undangan yang tiba-tiba berubah di era rezim Presiden Joko Widodo atau Mulyono ini," ujarnya, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Harvad, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi internal partai agar lebih teliti dalam memberikan rekomendasi terhadap calon kepala negara maupun pejabat publik lainnya. Dengan demikian, tidak lagi terjadi perumusan kebijakan dalam waktu singkat tanpa melalui pertimbangan yang matang.

"Sehingga tidak ada lagi tiba-tiba MK kurang dari satu hari memutuskan sesuatu, DPR dan Presiden membuat kebijakan dalam hitungan jam, dan lain sebagainya. Kondisi sekarang juga merupakan imbas dari rezim kepemimpinan yang kemarin," katanya.

Ia menilai berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan buah dari kepemimpinan periode sebelumnya. Meski demikian, PDI Perjuangan memilih tidak mengambil posisi sebagai partai oposisi, melainkan sebagai partai penyeimbang.

"Hari ini kenapa Fraksi PDI Perjuangan di pusat maupun di daerah tidak mengambil sisi oposisi, karena dalam hukum tata negara kita juga tidak mengenal oposisi. Bu Mega menyampaikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang. Ketika ada kebijakan dari rezim Pak Prabowo hari ini, ya kami memberikan masukan," ucapnya.

Harvad juga secara terbuka menyebut kepemimpinan rezim Joko Widodo merupakan bentuk kegagalan PDI Perjuangan. Menurutnya, hal tersebut diperparah dengan majunya putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden yang dinilainya mendobrak konstitusi.

"Bagaimana etika dan norma dalam berpolitik sudah tidak memiliki fatsun politik. Kemudian bagaimana undang-undang atau hukum tata negara kita berubah sewaktu-waktu. Belum lagi yang sederhana dan paling mencolok adalah seorang anaknya bisa menjadi Wakil Presiden," tegasnya.