Beyond GDP, Jangan Lagi Mengukur Kemajuan Bangsa dengan Penggaris yang Salah

Ketika Dunia Mulai Menghitung Kesejahteraan, Kita Masih Terlalu Sibuk Menghitung Pertumbuhan. Tulisan ini merupakan kelanjutan dari opini “Ilusi GDP”.

Dalam tulisan sebelumnya, Ilusi GDP, saya mengajak kita mempertanyakan kebiasaan mengukur keberhasilan pembangunan terutama dari pertumbuhan ekonomi. GDP naik, investasi meningkat, dan pertumbuhan menembus 5 persen, kita pun merasa sedang menuju negara maju.

Namun, di balik angka-angka tersebut, masih ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pekerja yang penghasilannya tidak sebanding dengan biaya hidup, serta sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan.

Ironisnya, semua itu terjadi di tengah ekonomi yang secara statistik tumbuh.

Lalu, apakah pertumbuhan ekonomi otomatis membuat rakyat semakin sejahtera?

Pertanyaan inilah yang melahirkan gagasan Beyond GDP, yaitu pendekatan yang melihat kemajuan bukan hanya dari besarnya ekonomi, tetapi juga dari kualitas kehidupan manusia.

Pada 7 Mei 2026, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkenalkan laporan Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet. Laporan tersebut menawarkan 31 indikator untuk melengkapi GDP, dengan memperhatikan kesejahteraan manusia, keadilan, ketahanan, dan keberlanjutan lingkungan.

Sejumlah negara seperti Bhutan, Selandia Baru, dan Skotlandia juga telah mengembangkan pendekatan pembangunan yang memberi perhatian lebih besar pada kesejahteraan masyarakat.

Artinya, GDP tidak perlu dihapus. Namun, angka pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

GDP MENGHITUNG PRODUKSI, BEYOND GDP MELIHAT KEHIDUPAN

GDP mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Sementara Beyond GDP mengajak kita melihat siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut dan apakah kualitas hidup masyarakat benar-benar membaik.

Bayangkan dua daerah. Daerah pertama tumbuh 7 persen dengan banyak investasi dan pembangunan pabrik. Namun, sebagian pekerjanya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, lingkungan tercemar, dan akses pendidikan belum merata.

Daerah kedua tumbuh 4 persen. Namun, pendapatan masyarakat meningkat, kemiskinan menurun, pelayanan kesehatan membaik, dan kesempatan kerja semakin terbuka.

Jika hanya melihat angka pertumbuhan, daerah pertama tampak lebih unggul. Tetapi jika melihat kesejahteraan masyarakat, daerah kedua bisa jadi lebih berhasil.

Begitu pula dengan GDP per kapita. Angka ini merupakan rata-rata nilai ekonomi per penduduk, bukan berarti setiap orang menerima penghasilan sebesar angka tersebut. Rata-rata yang tinggi bisa saja menyembunyikan ketimpangan pendapatan.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan perlu dilengkapi dengan pendapatan riil rumah tangga, pemerataan kesempatan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup.

Sebab bagi seorang petani, keberhasilan bukan sekadar meningkatnya produksi, melainkan apakah hasil panennya memberikan keuntungan yang layak. Bagi pekerja, pertanyaannya apakah penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara bagi pelaku UMKM, keberhasilan berarti usaha berkembang dan mampu bertahan.

KABUPATEN BANDUNG BISA MEMULAI

Pendekatan Beyond GDP tidak harus dimulai dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah justru memiliki kesempatan untuk menerapkannya karena lebih dekat dengan persoalan masyarakat.

Kabupaten Bandung, misalnya, selama ini mengukur pembangunan melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, indikator tersebut dapat dilengkapi dengan ukuran kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah dapat mengukur berapa banyak keluarga yang pendapatannya meningkat, pekerja yang memperoleh penghasilan layak, petani yang mendapatkan keuntungan lebih baik, UMKM yang naik kelas, serta anak muda yang berhasil memperoleh pekerjaan.

Akses air bersih, kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan antarwilayah juga perlu menjadi perhatian.

Sebab, pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menggambarkan kondisi seluruh masyarakat. Bisa saja sebuah daerah berkembang pesat, tetapi masih ada keluarga yang harus mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan air bersih.

Bahkan, aktivitas ekonomi yang meningkat tidak selalu berarti kehidupan masyarakat semakin baik. Kemacetan, misalnya, bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar dan biaya transportasi. Transaksi ekonomi bertambah, tetapi masyarakat justru kehilangan waktu dan kenyamanan.

Jangan sampai kita mengukur kemajuan dari semakin mahalnya biaya menghadapi kesulitan.

BUKAN SEKADAR MENAMBAH INDIKATOR

Hal terpenting dari Beyond GDP bukan sekadar membuat indeks atau dashboard baru. Gagasan ini harus mengubah cara pemerintah menentukan prioritas dan mengevaluasi kebijakan.

Anggaran pendidikan harus dinilai dari peningkatan kualitas belajar, bukan hanya jumlah dana yang dibelanjakan. Anggaran kesehatan harus dilihat dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan. Pembangunan infrastruktur juga perlu diukur dari manfaatnya bagi akses ekonomi dan kehidupan warga.

Begitu pula investasi. Keberhasilannya tidak cukup dilihat dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari jumlah pekerjaan layak yang tercipta, manfaat bagi masyarakat lokal, dan dampaknya terhadap lingkungan.

Dengan demikian, keberhasilan pemerintah bukan hanya tentang seberapa besar anggaran terserap atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, melainkan seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.

Tentu, pertumbuhan ekonomi tetap penting. Tanpa pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pembangunan juga akan menghadapi keterbatasan.

Namun, pertumbuhan harus menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan, bukan tujuan akhir. Ekonomi harus tumbuh, manfaatnya harus dirasakan lebih merata, dan lingkungan harus tetap terjaga.

PENUTUP: RAKYAT HARUS MERASAKAN HASIL PEMBANGUNAN

Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari gedung pencakar langit, panjang jalan tol, besarnya investasi, atau angka pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan harus terlihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari: petani yang memperoleh keuntungan layak, pekerja yang mampu menafkahi keluarga, anak-anak yang mendapatkan pendidikan baik, serta pelaku UMKM yang usahanya berkembang tanpa terjerat utang.

Suatu hari, kita seharusnya tidak hanya bertanya, "Berapa persen pertumbuhan ekonomi Indonesia?"

Kita juga perlu bertanya, "Berapa banyak rakyat yang kehidupannya benar-benar membaik?"

Rakyat tidak hidup di dalam tabel statistik. Mereka hidup di rumah, desa, pasar, sawah, pabrik, dan berbagai tempat yang mungkin tidak pernah muncul dalam presentasi ekonomi.

Mereka tidak meminta negara berhenti menghitung GDP. Mereka hanya berharap negara juga menghitung kehidupan mereka.

Sebab GDP mungkin bisa membuat sebuah negara terlihat kaya. Tetapi kesejahteraan yang merata, kesempatan yang adil, dan kehidupan yang bermartabatlah yang membuat sebuah bangsa benar-benar maju.

Jangan sampai Beyond GDP hanya menjadi istilah baru yang ramai dibicarakan dalam rapat. Rakyat tidak membutuhkan tambahan istilah untuk menjelaskan kesulitannya. Mereka membutuhkan perubahan nyata untuk mengakhirinya.(*)

*) H. TB Raditya Indrajaya,  adalah Ketua ARDINDO Jawa Barat
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)