Beredar Info Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah Diduga Miliki Sejumlah Titik Dapur SPPG, Apa Benar?

KETIK, MALANG – Nama Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah mencuat pasca menemui massa aksi yang meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Beredar informasi bahwa Politisi Partai Gerindra Kota Malang beserta kerabatnya tersebut diduga memiliki beberapa titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

"Informasinya itu dari mana, dicek dulu apakah itu betul punya saya apa bukan. Setahu saya, yang saya sampaikan sekarang, saya tidak pernah memiliki satu pun dapur SPPG," tegas Rimzah, Rabu, 17 Juni 2026.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Ketik.com, Rimzah diduga memiliki SPPG tak hanya di Kota Malang, namun juga Pasuruan dan Lawang. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Rimzah. 

"Dipastikan hoaks, dan bisa dicek. Benarkah ini punya Rimzah, betulkah administrasinya dan sesuai namanya Rimzah dan lain sebagainya, ituu bisa dicek aja," lanjutnya. 

Salah satu dapur SPPG yang berada di depan Kantor Kelurahan Kasin, Kota Malang, diduga dimiliki oleh salah satu kerabatnya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pegawai yang berada di lokasi. 

Pegawai tersebut mengatakan bahwa SPPG dimiliki oleh kerabat Rimzah yang juga mengelola kafe Lafayette. Namun saat dikonfirmasi, Rimzah kembali menyangkalnya. 

"Itu bukan punya saya dan tadi sudah saya jelaskan," jawabnya. 

Sebelumnya, Rimzah telah menghampiri massa aksi di depan Kantor DPRD Kota Malang pada 15 dan 17 Juni 2026. Ia dengan tegas mengatakan bahwa program MBG yang ditolak mahasiswa, justru memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. 

"Saya punya banyak teman-teman, tetangga, dan lain sebagainya itu kerja di dapur-dapur MBG, dan sangat merasakan manfaat yang luar biasa dari dapur-dapur tersebut. Ya kami ikut senang, bahwasanya banyak masyarakat yang terbantu adanya program strategis nasional yaitu MBG ini," katanya. 

Ia juga menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memiliki tim audit untuk mencegah potensi korupsi. Ia percaya kepala daerah tidak akan kecolongan dalam melakukan pengawasan terhadap operasional dapur SPPG. 

"Sudah ada audit yang juga bertahap. Mendistribusikan uang, anggaran, dan lain sebagainya itu melalui proses, tidak sembarangan. Kami percayakan bahwasanya dari pemerintah juga sangat getol untuk anggaran-anggaran yang nantinya turun sampai ke penerima manfaat itu tidak sampai kecolongan," pungkasnya. (*)