Bassam Kasuba Perkuat Kapasitas Birokrasi Halmahera Selatan

KETIK, JAKARTA – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2026 di Hotel Pullman Jakarta, 19–21 Oktober 2026. Forum nasional ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Bassam hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Halmahera Selatan, Rifa’at Al Sa’adah Bassam.

Mengangkat tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, kegiatan tersebut mempertemukan jajaran pengurus PKS, anggota DPR RI, DPRD, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga membuka ruang pertukaran gagasan mengenai tantangan pembangunan, pembaruan kebijakan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sejumlah persoalan nasional turut mengemuka.

Dalam pidato politik kebangsaannya, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta penegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan demokrasi.

Al Muzzammil memandang pengawasan masyarakat terhadap program MBG sebagai bagian penting dari proses perbaikan. Kritik publik, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai masukan agar pelaksanaan program semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Perhatian serupa diarahkan pada tata kelola keuangan negara. Ia menekankan perlunya pengaturan belanja secara cermat dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, hingga pembiayaan pembangunan desa.

Persoalan lingkungan dan pemerataan akses energi juga menjadi bagian dari pembahasan. Penanganan karhutla serta kelancaran distribusi BBM dinilai membutuhkan kebijakan yang terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Di tengah pembahasan berbagai agenda nasional tersebut, Bassam melihat forum ini sebagai kesempatan memperkaya perspektif dalam mengelola pemerintahan di Halmahera Selatan.

Baginya, pengalaman dari berbagai daerah dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memperbaiki sistem kerja birokrasi, terutama dalam memastikan setiap keputusan pemerintah memiliki arah dan manfaat yang jelas bagi warga.

“Melalui bimtek ini, kami memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Bassam juga menaruh perhatian pada pentingnya menerjemahkan hasil pembelajaran menjadi perbaikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Berbagai materi yang diterima selama kegiatan, menurutnya, dapat dijadikan bahan peninjauan terhadap pelaksanaan tugas, sekaligus memperkaya pertimbangan dalam merumuskan langkah pembangunan.

Ia menyadari bahwa keberhasilan menjalankan agenda daerah tidak cukup bertumpu pada figur seorang pemimpin. Diperlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan hubungan kerja yang saling mendukung.

Karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Bassam menekankan bahwa kerja sama lintas OPD perlu terus dibangun untuk menjaga kesinambungan pembangunan, mempercepat pelaksanaan kebijakan, dan meningkatkan mutu layanan pemerintah.

Bassam berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari Bimteknas PKS 2026 dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan sekaligus mendukung peningkatan kinerja pemerintahan di Halmahera Selatan.

Ia juga menginginkan hasil pembelajaran dari forum tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bumi Saruma.