BADKO HMI Jatim Optimistis Pembentukan BUMD dan BLUD Mampu Dongkrak PAD

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) baru saja membentuk Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD. Pembentukan ini berbarengan dengan momentum Hari Jadi ke-81.

Pembentukan biro BUMD dan BLUD ini mendapatkan sambutan positif, salah satunya dari Ketua Umum BADKO HMI Jatim, Yusfran Firdaus. Ia mengatakan, pembentukan biro BUMD, BLUD dapat memberikan dampak ekonomi, terlebih Jatim memiliki potensi tersebut.

Kendati demikian, ia menekankan, potensi itu harus dikelola secara professional, transparan, terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta manfaat bagi masyarakat.

“Hari Jadi ke-81 Jawa Timur harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan fiskal daerah. Pembentukan Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD dapat menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh potensi ekonomi daerah dikelola secara lebih terintegrasi, profesional, dan produktif,” ujar Yusfan.

Lanjutnya, dengan adanya biro khusus tersebut, harapannya mampu memperkuat fungsi koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pembinaan terhadap BUMD dan BLUD di lingkungan Pemprov Jatim.

Ia juga mengungkapkan, adanya pengelolaan BUMD dan BLUD, tidak boleh hanya berorientasi kepada keberadaan kelembagaan. Tetapi harus memiliki target kinerja yang terukur, tata kelola yang sehat, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD dan kualitas pelayanan publik.

BADKO HMI JATIM juga mendorong agar pembentukan biro tersebut dibarengi dengan penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG), transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, digitalisasi pengelolaan, serta penempatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi.

“Jangan sampai BUMD dan BLUD hanya menjadi entitas administratif. Harus ada terobosan agar setiap aset dan badan usaha daerah mampu memberikan nilai tambah bagi Jawa Timur. Ukurannya jelas: kinerja meningkat, pelayanan publik semakin baik, dan kontribusi terhadap PAD semakin besar,” tegasnya.

BADKO HMI JATIM berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh BUMD, BLUD, dan aset daerah, termasuk mengidentifikasi badan usaha yang sehat, kurang produktif, maupun yang membutuhkan restrukturisasi.

Selain itu, diperlukan dashboard kinerja BUMD dan BLUD yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi berkala oleh pemerintah daerah dan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara transparan bagaimana aset dan badan usaha milik daerah dikelola serta seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan Jawa Timur.

Dalam momentum Hari Jadi Jawa Timur ke-81, BADKO HMI JATIM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan memperkuat kemandirian Jawa Timur.

“Jawa Timur harus Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Bukan hanya menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga daerah yang mampu mengelola kekayaan dan asetnya secara mandiri untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yusfan. (*)