Anggaran RT Berkelas Rp50 Juta per RT, DPRD Kota Malang Minta Insentif RT-RW Ikut Naik

KETIK, MALANG – DPRD Kota Malang mengusulkan agar pemerintah memberikan kenaikan terhadap insentif Ketua RT dalam APBD 2027. Usulan tersebut dinilai dapat direalisasikan melalui Program RT Berkelas yang digagas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. 

Usul untuk menaikkan insentif Ketua RT muncul dari Fraksi PKB dan PKS. Pemkot Malang diminta dapat memaksimalkan anggaran Rp50 juta untuk setiap RT.

Bukan sekadar fokus dalam peningkatan pembangunan infrastruktur maupun belanja barang saja namun juga kesejahteraan Ketua RT dan RW. 

Berdasarkan usulan dari Fraksi PKB, kenaikan insentif Ketua RT dapat naik dari Rp500.000 menjadi Rp750.000 per bulan. Begitu pula dengan Ketua RW dari Rp600.000 menjadi Rp1 juta per bulan. 

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan dibutuhkan penyesuaian program dengan bercermin pada tahun sebelumnya. 

"Memang ada beberapa insentif yang kami usulkan untuk naik, tapi sekali lagi semuanya itu kan ada prioritas juga. Nanti kita akan susun prioritas mana-mana yang sebenarnya wajib kita pertimbangkan ulang untuk bisa disesuaikan dengan dari tahun ke tahunnya," ujar Mia, Senin 9 November 2026.

Terlebih saat ini Kota Malang dihadapkan dengan ketidakpastian alokasi gaji PPPK oleh Pemerintah Pusat. Apabila alokasi gaji PPPK daerah beralih ke pusat, diharapkan ada kelonggaran dalam postur APBD agar dapat diarahkan pada kebutuhan mendesak lainnya.

"Sementara sih, memang kalau untuk PPPK belum ada di surat yang diberikan oleh pusat ke kota, tetapi kita sedang menunggu ya, mudah-mudahan ada kelonggaran di sana. Sehingga bisa kita peruntukkan untuk permasalahan masyarakat yang lainnya yang sangat urgent saat ini," tuturnya. 

Mia menilai Pemkot Malang harus melakukan evaluasi terhadap program RT Berkelas. Terlebih sejumlah polemik muncul dalam pelaksanaan program, khususnya terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Evaluasi mendalam diperlukan agar program perbaikan di tingkat RT tidak justru menjadi beban bagi warga.

"Kami sudah sampaikan bahwa baiknya RT Berkelas itu betul-betul diperhatikan secara detail lagi gitu. Mana-mana RT yang memang sekiranya agak banyak kendala untuk menerima program-program dan lain sebagainya. Kemarin kan memang beberapa permasalahan itu muncul kaitannya tentang PSU," kata Mia. 

Kedepannya, DPRD Kota Malang meminta penyusunan kamus usulan untuk kebijakan RT Berkelas di tahun 2028 dilakukan dengan pemetaan yang lebih rigid atau terperinci. Evaluasi ini dinilai penting agar alokasi program dari Pemkot Malang benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing RT.

"Harapan kami di dalam program RT Berkelas ini berkenaan juga dengan seluruh kebijakan-kebijakan yang akan disusun nanti berikutnya di 2028 untuk kamusnya. Itu bisa disesuaikan dan pemetaannya lebih rigid lagi, jadi tepat sasaran," tegasnya.

Ia juga meminta agar Pemkot Malang mengeluarkan instruksi teknis yang lebih rapi. Ia mencontohkan adanya usulan pengadaan barang inventaris RT yang kerap tidak mempertimbangkan kesiapan fasilitas pendukung di lingkungan warga.

"Misalkan kalau mengusulkan kursi, meja, tenda, kalau enggak punya tempat penyimpanan enggak bisa. Ini harus kita evaluasi. Jangan sampai pelaksanaan berikutnya masih ada hal-hal yang terlewat yang kemudian akhirnya merepotkan masyarakat, kemudian tidak tepat sasaran," sebutnya. (*)