Andi Asrun Soroti Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari

KETIK, BANDUNG – Pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan harus segera dilakukan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden harus mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai pengganti.

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., menyikapi penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan MPR RI sebagaimana disebutkan dalam keterangan tertulisnya.

Andi Asrun menjelaskan, apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka pengisian posisi tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi untuk meneruskan masa jabatan 2024–2029.

Menurutnya, calon pengganti Wakil Presiden diusulkan dari unsur partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden.

Ia juga menegaskan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Selain menyoroti mekanisme penggantian Wakil Presiden, Andi Asrun mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.Press-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 pada November 2026.

Dalam keterangannya, ia menyebut Putusan MK memuat pertimbangan mengenai pentingnya pembuktian persyaratan pendidikan melalui dokumen resmi, seperti ijazah, sertifikat, atau diploma.

MK, sebagaimana dikutip Andi Asrun, menyatakan bahwa "frasa berpendidikan paling rendah tamat sekolah seharusnya dibuktikan dengan kepemilikan ijazah, atau sertifikat, atau diploma, bukan dinilai memiliki kesetaraan pengetahuan".

Ia kemudian menghubungkan pertimbangan tersebut dengan putusan kasasi MA yang menurutnya menyatakan Surat Keterangan (SUKET) Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum serta mewajibkan kementerian terkait mencabutnya.

Atas rangkaian putusan tersebut, Andi Asrun berpendapat bahwa pengunduran diri Gibran membuat proses pemakzulan atau impeachment yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan kehilangan objek.

Dengan demikian, menurutnya, perhatian selanjutnya perlu diarahkan pada pelaksanaan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan UUD 1945.(*)