600 Ribu Anak Papua Tidak Sekolah, Kornelius Kambu Dorong Peta Jalan Pendidikan Khusus

KETIK, SORONG – Hasil riset yang dilakukan akademisi Agus Sumule dari Universitas Papua mengungkapkan bahwa sekitar 600 ribu anak-anak Papua tidak mendapatkan akses pendidikan secara layak.

Angka tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan berpotensi terus meningkat apabila tidak ada langkah serius dari pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua.

Tingginya angka putus sekolah di Papua menjadi persoalan besar yang membutuhkan perhatian bersama. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap masa depan generasi muda Papua, tetapi juga mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tanah Papua.

Menanggapi fenomena tersebut, tokoh intelektual Papua, Kornelius Kambu, menilai persoalan pendidikan di Papua tidak akan terselesaikan tanpa adanya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPR Papua, serta DPRD kabupaten/kota harus memiliki keseriusan dalam menekan angka putus sekolah yang terus meningkat setiap tahun.

"Apabila para pemimpin daerah tidak segera mengambil tindakan cepat dan terukur, maka angka anak-anak Papua yang kehilangan akses pendidikan akan terus bertambah. Karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan di seluruh wilayah Papua", ujar Kornelius Kambu. Kamis, 14, Mei 2026.

Menurutnya, langkah paling tepat yang harus segera disiapkan pemerintah daerah adalah membentuk kebijakan “Peta Jalan Pendidikan Tanah Papua”. Kebijakan tersebut dinilai penting sebagai arah pembangunan pendidikan jangka panjang untuk menyelamatkan generasi Papua.

"Peta jalan pendidikan harus menjadi dasar dalam menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, serta memperbaiki kualitas IPM di Tanah Papua. Selain itu, kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan kondisi sosial, geografis, dan budaya masyarakat adat Papua yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia," ungkapya. 

Ia juga menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang dilaksanakan di Timika harus menghasilkan rekomendasi bersama terkait penyelamatan pendidikan di Papua. 

"Rekomendasi itu perlu diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengikat seluruh pemerintah daerah," tambahnya. 

Kornelius Kambu mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Peta Jalan Pendidikan di Tanah Papua.

Menurutnya, Perda tersebut penting agar arah pembangunan pendidikan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dikawal pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Selain Perda, ia juga meminta pemerintah pusat menghadirkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus tentang sistem dan metode penanganan pendidikan di Tanah Papua.

Kebijakan khusus itu dianggap penting karena Papua memiliki tantangan geografis dan budaya yang sangat berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, sistem pendidikan di Papua harus mengadopsi pendidikan nasional sebesar 60 persen dan muatan lokal berbasis budaya sebesar 40 persen. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakter masyarakat adat di tujuh wilayah adat Papua.

Ia menilai pendidikan berbasis budaya lokal akan membuat anak-anak Papua lebih mudah memahami proses belajar mengajar. Selain itu, pendekatan tersebut juga diyakini dapat menjaga identitas budaya Papua sekaligus meningkatkan minat belajar anak-anak di kampung-kampung maupun wilayah pedalaman.

Dalam Peta Jalan Pendidikan Papua nantinya, pemerintah daerah juga diminta memperhatikan kualitas tenaga pendidik. Penataan SDM guru, peningkatan kompetensi, perlindungan keamanan, hingga kesejahteraan guru harus menjadi bagian penting dalam regulasi pendidikan di Papua.

"Kita berharap seluruh kepala daerah di Tanah Papua memiliki kesamaan komitmen dalam menyelamatkan generasi muda Papua melalui pendidikan yang berkualitas dan berbasis budaya lokal", imbuhnya. 

Putra asli Papua itu menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang kuat dan langkah nyata dari seluruh pemimpin daerah, persoalan tingginya angka putus sekolah di Papua akan terus menjadi ancaman besar bagi masa depan pembangunan Papua.(*)