.png){kind=logo}
KETIK, TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (MUSPADI) 2026 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa pagi, 23 Juni 2026.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin membuka langsung forum tersebut. Kegiatan itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Plt. Ketua TP PKK Tulungagung Ny. Yuyun Baharudin, Kepala Bappeda Tulungagung Bagus Kuncoro, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta perwakilan organisasi perempuan, aktivis anak, komunitas disabilitas, akademisi, pelaku usaha, dan media massa.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa MUSPADI menjadi wadah penting untuk memastikan aspirasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas masuk ke dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah menyelenggarakan MUSPADI secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Mekanisme tersebut bertujuan memperluas ruang partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dapat terlibat secara lebih aktif dalam perencanaan pembangunan.
“Oleh karena itu, saya berharap MUSPADI tahun 2026 yang mengusung tema 'Suara Perempuan, Anak, dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter' ini benar-benar mampu menyerap aspirasi kelompok rentan secara optimal,” ujar Ahmad Baharudin.
Menurutnya, hasil musyawarah ini diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan dan kesejahteraan kelompok rentan. Selain itu, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dinilai dapat memperkaya sudut pandang pemerintah dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
“Terlebih lagi, forum ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung, tetapi juga melibatkan organisasi perempuan, aktivis anak, komunitas disabilitas, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media,” imbuhnya.
Ahmad Baharudin juga optimistis kolaborasi lintas sektor yang terbangun melalui MUSPADI dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Semoga forum ini melahirkan kebijakan yang inklusif; kebijakan yang mampu mewujudkan Kabupaten Tulungagung sebagai daerah yang layak anak, inklusif, serta ramah bagi perempuan maupun penyandang disabilitas,” pungkasnya. (*)
