KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus semakin presisi, berbasis data serta diperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya di sela membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2027 di Surabaya pada Selasa, 14 April 2026.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Karena itu, kata Khofifah, kebijakan daerah harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Dalam kerangka Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pembangunan pada percepatan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mencapai hal tersebut, Khofifah menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media sebagai penjalin sinergi pembangunan.
“Kolaborasi pentaheliks tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, tetapi juga mendorong sinkronisasi lintas sektor, mempercepat inovasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” tuturnya.
Seiring dengan itu, penguatan basis data menjadi kunci utama dalam memastikan ketepatan sasaran program. Khofifah menyoroti pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami mendorong percepatan pengajuan, pemutakhiran dan pemadanan data agar intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran,” ucap mantan menteri sosial tersebut.
Sementara itu, Musrenbang dihadiri Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Wamen Ribka Haluk, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Pejabat Forkopimda Jatim, Bupati/Wali Kota se-Jatim, serta pimpinan lintas ormas. (*)
