KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan yang menyasar kelompok rentan, keluarga prasejahtera, penyandang disabilitas, pekerja rentan hingga penguatan ekonomi desa.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), tali asih pilar sosial, bantuan pemberdayaan masyarakat desa hingga bantuan keuangan desa dengan total nilai mencapai Rp32,16 miliar untuk masyarakat Ngawi dalam Sapa Bansos dan Taliasih di Pendopo Kabupaten Ngawi pada Jumat, 5 Juni 2026.
"Secara khusus, kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun penguatan daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Khofifah.
Menurut dia, berbagai program bantuan yang disalurkan tidak hanya bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan agar masyarakat semakin mandiri dan produktif.
Pada kesempatan tersebut, total bantuan sebesar Rp6,107 miliar berupa bantuan sosial Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) disalurkan kepada 2.024 keluarga masing-masing sebesar Rp2 juta per tahun.
Kemudian, ada BLT DBHCHT Buruh Pabrik Rokok kepada 474 penerima masing-masing sebesar Rp1 juta per tahun, Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 230 penerima masing-masing sebesar Rp3,6 juta per tahun, bantuan KIP PUTRI JAWARA kepada 100 penerima sebesar Rp3 juta per tahun.
Lalu, ada Bantuan KIP PPKS JAWARA kepada 3 penerima sebesar Rp3 juta per tahun, BOP dan tali asih kepada 174 pilar sosial yang terdiri dari Pendamping Disabilitas, TKSK dan TAGANA sebesar Rp334,4 juta dan Bansos Permakanan LKS PD kepada 25 penerima sebesar Rp114,375 juta.
Selanjutnya, BUMD Provinsi Jawa Timur menyalurkan zakat produktif kepada 50 penerima manfaat untuk menebalkan modal usaha sekaligus menghindari rente masing-masing Rp500 ribu.
Tidak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan bantuan sosial senilai Rp845,9 juta dengan rincian Bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) senilai Rp100 juta kepada tiga desa penerima.
Kemudian, bantuan Desa Berdaya kepada dua desa penerima masing-masing senilai Rp100 juta. Bantuan Jatim Puspa juga diberikan kepada tiga desa penerima sebesar Rp300,9 juta serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Kabupaten/Kota diberikan senilai Rp45 juta.
Berikutnya, Bantuan Keuangan (BK) desa senilai Rp25,184 miliar dengan rincian BK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada empat desa penerima senilai Rp275 juta, BK Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kepada 62 desa penerima sebesar Rp15,082 miliar.
Selanjutnya, BK Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kepada delapan desa penerima sebesar Rp4,155 miliar, BK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada satu desa penerima sebesar Rp200 juta, BK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada 25 desa sebesar Rp4,647 miliar.
Gubernur Khofifah berharap seluruh bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, bantuan sosial dan pemberdayaan yang diberikan pemerintah harus mampu menciptakan efek pengungkit (multiplier effect) bagi ketahanan ekonomi keluarga maupun masyarakat secara luas.
"Bantuan digunakan sebaik-baiknya untuk pemenuhan kebutuhan pokok, meningkatkan kemandirian serta menumbuhkan semangat kewirausahaan," tegasnya. (*)
