KETIK, SURABAYA – Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur (Polda Jatim) melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO), membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Tindakan melawan hukum ini melibatkan warga negara asing (WNA) asal Suriah berinisial FD (57) di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 19 orang diduga menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, dimana salah satu korban masih berusia di bawah umur.
Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim, Kombes Pol Gannis Setyaningrum mengatakan tersangka menjalankan aksinya dengan memanfaatkan para pekerja untuk kepentingan operasional, sebuah restoran yang belum beroperasi.
"Para korban dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Mereka dipaksa bekerja melampaui batas kemampuan dengan upah yang tidak sesuai," kata Gannis saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu, 11 November 2026.
Gannis melanjutkan, kasus itu terjadi selama periode Mei hingga Oktober 2026. Tersangka diduga merekrut pekerja melalui media sosial, kemudian membuat perjanjian kerja yang mengikat sehingga membuat korban kesulitan mengundurkan diri.
Para pekerja ketika dilakukan penyelidikan, menerima gaji sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Namun, apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan, pekerja diancam membayar denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta.
"Para korban tinggal di mess atau kafe tersebut. Mereka tidak bisa sembarangan keluar bukan karena dikunci secara fisik, tetapi karena terikat perjanjian kerja yang memberatkan," ujarnya.
Dari total 19 korban, satu orang merupakan anak di bawah umur, sedangkan 18 lainnya telah dewasa. Selain eksploitasi ekonomi, penyidik juga menemukan dugaan eksploitasi seksual terhadap dua pekerja laki-laki berinisial MIP dan MFP.
Atas perbuatannya, FD dijerat Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau ketentuan pidana terkait perlindungan anak serta ketenagakerjaan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
"Saat ini tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim untuk menjalani proses hukum," jelas Gannis.
Polda Jatim juga berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pendampingan kepada para korban, termasuk penyediaan rumah aman, asesmen psikologis, serta pendampingan hukum.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan janji gaji besar yang tidak jelas prosedurnya. Waspadai berbagai bentuk perekrutan yang berpotensi mengarah pada TPPO," katanya. (*
