KETIK, SURABAYA – Pelemahan nilai tukar rupiah telah menyentuh angka Rp18.000 per Dolar Amerika Serikat (AS) pekan ini.
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur menilai kondisi tersebut merupakan alarm serius bagi perekonomian nasional dan berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Ketua PKC PMII Jawa Timur, Muhammad Ivan Akiedozawa, mengatakan pemerintah tidak boleh menganggap enteng pelemahan rupiah dengan hanya mengandalkan narasi bahwa fundamental ekonomi nasional masih kuat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan langkah nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli di tengah tekanan global yang terus meningkat.
“Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam hingga menyentuh angka Rp18.000 per Dolar AS bukan sekadar angka di papan bursa efek. Bagi kami, ini adalah alarm keras bagi ketahanan ekonomi nasional dan ancaman nyata bagi isi dompet rakyat kecil,” ujar Edo sapaan akrabnya, Senin, 8 Juni 2026.
Dalam keterangannya, Edo juga mengkritik munculnya pandangan yang menyebut masyarakat pedesaan tidak akan terdampak pelemahan dolar karena tidak melakukan transaksi menggunakan mata uang asing tersebut.
Menurutnya, pandangan tersebut merupakan bentuk penyederhanaan masalah yang berbahaya karena dampak pelemahan rupiah sesungguhnya akan merembet ke berbagai sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Kami mengecam keras sikap yang terus berlindung di balik narasi kenyamanan bahwa fundamental ekonomi masih kuat. Lebih ironis lagi muncul opini publik yang mengatakan masyarakat desa aman dari krisis karena tidak bertransaksi menggunakan dolar. Bagi PMII Jawa Timur, argumen itu adalah pembodohan,” tegasnya.
Edo menjelaskan, masyarakat desa tetap akan merasakan dampak pelemahan rupiah melalui kenaikan harga pangan, meningkatnya biaya produksi pertanian, naiknya harga pupuk dan pakan ternak, hingga potensi melemahnya sektor industri yang dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Sebagai salah satu provinsi dengan basis industri dan pertanian terbesar di Indonesia, Jawa Timur dinilai akan menjadi daerah yang paling cepat merasakan dampak gejolak nilai tukar tersebut.
“Biaya bahan baku impor akan melonjak, harga barang-barang pokok terancam merangkak naik, dan bayang-bayang PHK massal kembali mengintai buruh-buruh kita akibat efisiensi industri,” katanya.
Atas kondisi tersebut, PKC PMII Jawa Timur menyampaikan empat tuntutan yang dinilai perlu segera dilakukan pemerintah untuk melindungi ekonomi masyarakat.
Pertama, PMII Jawa Timur mendesak pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah cepat melalui kebijakan moneter dan fiskal yang lebih agresif guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut Edo, pemerintah perlu menghentikan pendekatan yang hanya berisi narasi penenangan dan mulai menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata terhadap pasar.
“Kami mendesak Tim Ekonomi Pemerintah dan Bank Indonesia menghentikan narasi-narasi penenangan yang normatif. Segera keluarkan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang agresif untuk menstabilkan rupiah. Intervensi pasar juga harus dilakukan secara terukur agar cadangan devisa tidak terkuras sia-sia tanpa hasil,” ujarnya.
Kedua, PMII Jawa Timur meminta adanya perlindungan khusus terhadap sektor UMKM, pertanian, dan peternakan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Edo menilai lonjakan nilai dolar akan berdampak langsung terhadap harga pupuk non-subsidi, pakan ternak impor, serta berbagai kebutuhan produksi lainnya yang digunakan petani dan pelaku usaha kecil.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta segera menyiapkan skema jaring pengaman ekonomi regional untuk menjaga keberlangsungan sektor-sektor tersebut.
“Jawa Timur adalah gudangnya UMKM dan petani. Kami menuntut Pemprov Jawa Timur segera membuat skema perlindungan ekonomi bagi sektor-sektor rentan agar produksi pangan tidak terganggu dan ekonomi masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Ketiga, PMII Jawa Timur meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok dan menindak tegas pelaku spekulasi yang memanfaatkan situasi pelemahan rupiah.
Menurut Edo, setiap kali nilai tukar rupiah melemah, selalu muncul potensi praktik penimbunan barang dan permainan harga yang akhirnya merugikan masyarakat.
“Kami meminta Satgas Pangan Jawa Timur turun langsung ke lapangan, melakukan sidak pasar dan memastikan harga beras, minyak goreng, gula serta kebutuhan pokok lainnya tetap terjangkau. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan para spekulan untuk mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat,” katanya.
Keempat, PMII Jawa Timur mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis nasional yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap komponen impor.
Menurut mereka, dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas anggaran negara seharusnya lebih difokuskan pada perlindungan daya beli masyarakat dan penguatan jaring pengaman sosial dibandingkan proyek-proyek yang berpotensi membebani devisa negara.
“Kami meminta pemerintah meninjau ulang atau menunda proyek-proyek infrastruktur besar yang membutuhkan komponen impor tinggi. Saat ini fokus anggaran harus diarahkan sepenuhnya untuk menjaga daya beli rakyat dan memperkuat perlindungan sosial,” ujarnya.(*)
