KETIK, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim per Februari 2026 menyusut hingga menyentuh angka 3,55 persen. Pencapaian ini menunjukkan penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025.
Angka ini bahkan jauh lebih rendah ketimbang rata-rata TPT nasional yang berada di level 4,68 persen. Jika ditarik garis lima tahun ke belakang, pengangguran di Bumi Majapahit terjun bebas dari yang semula 5,17 persen pada Februari 2021.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi indikator kuat mulai pulihnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya daya serap lapangan kerja di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, pengangguran di Jawa Timur semakin terkendali. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak positif dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu, 23 Mei 2026.
Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73 persen dari 5,87 persen pada Februari 2025. Penurunan ini menunjukkan semakin meningkatnya daya saing lulusan SMK di dunia kerja.
Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan Universitas yang tercatat sebesar 6,04 persen, naik dibanding Februari 2025 yang sebesar 5,60 persen.
Kondisi ini menunjukkan penguatan pendidikan vokasi telah berdampak positif terhadap peningkatan serapan tenaga kerja lulusan SMK.
Khofifah menambahkan, penurunan TPT tersebut juga tidak lepas dari berbagai intervensi strategis yang dilakukan Pemprov Jatim, salah satunya melalui penguatan link and match pendidikan vokasi dengan dunia kerja, termasuk pembukaan akses kerja ke luar negeri.
Ia menegaskan, Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan peserta magang kerja dan pekerja migran tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2026, sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan LKP mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri, dengan 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh PKWT.
“Ini menunjukkan lulusan SMK dan LKP Jawa Timur semakin kompetitif dan mendapat kepercayaan di pasar kerja internasional,” tegasnya.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur juga mengalami peningkatan menjadi 74,78 persen atau naik 0,53 persen poin dibandingkan Februari 2025. Hal ini menunjukkan semakin tingginya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif.
Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur tercatat mencapai 25,14 juta orang, dengan jumlah penduduk bekerja sebesar 24,25 juta orang atau meningkat sekitar 388,04 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi sebesar 31,76 persen terhadap total penduduk bekerja di Jawa Timur.
Namun demikian, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa struktur pasar kerja di Jawa Timur masih menghadapi tantangan besar, terutama dominasi pekerja di sektor informal.
“Persentase pekerja formal di Jawa Timur saat ini baru mencapai 35,56 persen, sedangkan pekerja informal masih mendominasi sebesar 64,44 persen. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk mendorong transformasi menuju pekerjaan yang lebih formal, produktif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jawa Timur akan terus mendorong berbagai langkah strategis, antara lain pengembangan industri padat karya modern, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan pendidikan dan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Transformasi ketenagakerjaan harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan kualitas, perlindungan, dan keberlanjutannya,” imbuh Khofifah.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.(*)
