KETIK, SURABAYA – Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027, Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur mulai memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Jejaring relawan didorong lebih aktif melakukan edukasi kebencanaan, menyebarluaskan informasi peringatan dini, hingga membantu menyiapkan langkah evakuasi.
Langkah tersebut menjadi perhatian dalam silaturahmi dan koordinasi kerelawanan yang berlangsung di Surabaya, Rabu, 11 November 2026. SRPB Jatim menilai kesiapan menghadapi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus dibangun jauh sebelum bencana terjadi.
Koordinator SRPB Jawa Timur, Muhammad Asruri Syam, menegaskan bahwa relawan tidak hanya dibutuhkan ketika bencana datang. Lebih dari itu, mereka harus hadir membantu masyarakat mengenali potensi ancaman dan memahami tindakan penyelamatan diri.
Menurut Asruri, masyarakat perlu mengetahui karakteristik risiko di lingkungan masing-masing, memahami informasi peringatan dini, serta memiliki kesiapan untuk melindungi keluarga ketika situasi darurat terjadi.
Upaya tersebut sejalan dengan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 yang ditandatangani pada 30 Oktober 2026.
Edaran tersebut menekankan pemetaan daerah rawan, kesiapan personel dan logistik, pemantauan cuaca, edukasi masyarakat, serta penguatan sistem peringatan dini.
SRPB Jatim menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut melalui organisasi-organisasi relawan mitra sesuai kompetensi dan kapasitas masing-masing.
Pelaksanaannya tetap mengedepankan koordinasi dengan BPBD provinsi maupun kabupaten/kota agar penanganan di lapangan berjalan terpadu.
Asruri mengingatkan, informasi peringatan dini tidak boleh berhenti sebatas pemberitahuan. Informasi dari BMKG, BNPB, dan BPBD harus diteruskan menjadi tindakan nyata, sehingga warga mengetahui kapan harus waspada, lokasi aman untuk mengungsi, serta jalur evakuasi yang dapat digunakan.
Kesiapan keluarga juga menjadi perhatian. Warga didorong menyiapkan perlengkapan darurat dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang membutuhkan pendampingan ketika proses evakuasi berlangsung.
Di tingkat komunitas, organisasi relawan didorong memperkuat komunikasi dengan pemerintah desa, kelurahan, BPBD, dan masyarakat setempat.
Kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan saluran air serta melaporkan kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan juga menjadi bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.
Selain kesiapan masyarakat, SRPB menaruh perhatian pada kapasitas personel relawan. Kompetensi, kesehatan, kelengkapan peralatan, komunikasi, dan kejelasan penugasan harus dipastikan sebelum relawan diterjunkan.
Asruri menegaskan bahwa semangat menolong harus diimbangi kemampuan mengenali risiko agar keselamatan relawan tetap terjaga.
Penguatan pendataan kapasitas organisasi mitra dan optimalisasi Desk Relawan juga dinilai penting. Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan di lapangan diharapkan dapat dipertemukan dengan sumber daya dan dukungan organisasi yang tersedia secara lebih cepat dan tepat.
SRPB Jatim pun mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam membangun budaya sadar bencana.
Asruri menegaskan, kesiapsiagaan bukan sekadar respons ketika bencana terjadi, melainkan kerja bersama yang dimulai sejak dini melalui pengenalan ancaman, persiapan keluarga, pemeriksaan peralatan, dan koordinasi yang solid demi mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang tangguh menghadapi bencana. (*)
