.png){kind=logo}
KETIK, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo memupus kebiasaan molor dan tidak sesuai kualitas dalam penggarapan proyek pembangunan di Pemkab Sidoarjo. Berdasar pengalaman tahun anggaran 2025, masih ada proyek di Sidoarjo yang molor. Kualitasnya juga meragukan. Bupati Subandi mewanti-wanti kontraktor, PPK, dan konsultan pengawas agar bekerja dengan tanggung jawab sungguh-sungguh dalam pengerjaan proyek-proyek di Sidoarjo.
"Saya tidak ingin ada kontraktor proyek yang sampai kena denda karena terlambat. Itu menunjukkan tanda-tanda ada ketidaksesuaian," tegas Bupati Subandi saat acara Penandatanganan Kontrak Bersama Paket Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemkab Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (18 Juni 2026).
Bupati Subandi mewanti-wanti seluruh kontraktor penggarap proyek pemerintah di Sidoarjo bekerja tepat waktu. Pekerjaan harus sesuai spesifikasi. Pesan itu ditekankan sebagai upaya pembenahan tata kelola pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Ini juga merupakan salah satu arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Sikap tegas sejak awal tersebut disampaikan Bupati Subandi berdasar pengalaman tahun 2025 lalu. Ada berbagai keterlambatan penyelesaian proyek di Sidoarjo. Contohnya, proyek Rumah Pompa Kedungpeluk di Kecamatan Candi. Proyek senilai Rp 7 miliar lebih itu molor sampai hitungan bulan. Padahal, Rumah Pompa Kedungpeluk sangat ditunggu untuk rekayasa penanganan banjir. Bupati Subandi sampai melakukan sidak berkali-kali.
“Hari ini kita ingin berbenah. Kita koreksi persoalannya sampai di mana. Ke depan kontraktor harus bekerja tepat waktu dan mutunya harus bagus,” ujar Bupati Subandi.
Tidak hanya kontraktor pelaksana proyek di Sidoarjo yang diingatkan. Bupati Subandi juga memperingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) di Pemkab Sidoarjo agar selalu aktif mengawasi pengerjaan proyek. Itu tanggung jawabnya. Dengan begitu, tata kelola proyek di Sidoarjo akan semakin baik. Potensi masalah bisa dicegah sejak awal. seperti arahan KPK.
"Para PPK saya minta betul-betul melakukan pengawasan. Kalau ada keterlambatan, harus segera ditindaklanjuti. Saya tidak suka pekerjaan sampai terkena denda karena molor," tandas Bupati Subandi.
Selain kepada kontraktor dan pejabat pembuat komitmen, Bupati Subandi juga bersikap tegas terhadap konsultan pengawas proyek. Konsultan pengawas tidak hanya mengawasi proses administrasi. Mereka juga wajib aktif turun ke lapangan untuk memastikan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi. Setiap yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik pasti dievaluasi.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak bagus harus diberikan catatan. Pengawasan harus dilakukan secara ketat karena baik buruknya pembangunan Sidoarjo tergantung pada komitmen kita bersama,” tandas Bupati Subandi. (*)
