.png){kind=logo}
KETIK, SAMPANG – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang menilai pemerintah masih belum memberikan perhatian yang memadai terhadap kesejahteraan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Organisasi mahasiswa itu mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait status dan masa depan para tenaga pendidik tersebut.
Ketua PC PMII Sampang, Latifah, mengatakan berbagai program prioritas nasional yang diluncurkan pemerintah seharusnya diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, termasuk di sektor pendidikan.
Menurutnya, besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk berbagai program strategis perlu disertai transparansi, kepastian regulasi, pengawasan yang efektif, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Di tengah berbagai program prioritas pemerintah, masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, salah satunya terkait kesejahteraan guru honorer dan PPPK paruh waktu," ujarnya, Sabtu, 27 Juni 2026.
Latifah menilai sejumlah kebijakan nasional yang saat ini mulai dijalankan di Kabupaten Sampang masih menyisakan berbagai persoalan. Selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kebijakan mengenai tenaga pendidik dinilai belum memberikan kepastian hukum maupun kesejahteraan.
Ia menegaskan guru honorer selama ini menjadi salah satu penopang utama layanan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang masih mengalami keterbatasan jumlah tenaga pendidik.
Namun hingga kini, menurutnya, status, kesejahteraan, serta masa depan para guru honorer masih belum memperoleh kepastian.
"Pemerintah belum memberikan kepastian yang memadai bagi guru honorer dan PPPK paruh waktu. Padahal, guru honorer selama ini menjadi salah satu tulang punggung pelayanan pendidikan di berbagai sekolah, khususnya di daerah yang masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Namun hingga saat ini, status, kesejahteraan, serta masa depan mereka masih berada dalam ketidakpastian," kata Latifah.
Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai mekanisme maupun jadwal pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya berdampak terhadap kesejahteraan para guru, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik.
"PPPK paruh waktu juga belum memperoleh kejelasan mengenai mekanisme maupun jadwal pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pendidikan secara keseluruhan," tegasnya.
PMII Sampang berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian status, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer maupun PPPK paruh waktu agar kualitas pendidikan dapat terus meningkat.(*)
