KETIK, SAMPANG – Bank Sampang memastikan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 berjalan tertib dan transparan. Bantuan yang menyasar buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau tersebut kini telah terealisasi sekitar 85 persen.
Direktur Utama Bank Sampang, Dr. Syaifullah Asyik, menyebutkan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp3 miliar, dana yang belum tersalurkan saat ini hanya tersisa sekitar Rp500 juta.
"Penyaluran sudah berjalan kurang lebih 85 persen per hari ini," ujar Syaifullah saat memberikan keterangan terkait progres penyaluran bantuan tersebut, Kamis, 19 November 2026.
Sebagai bank penyalur yang kembali diamanahi pada tahun anggaran 2026, Bank Sampang melakukan sejumlah pembenahan layanan berdasarkan evaluasi penyaluran tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kendala administratif maupun teknis di lapangan.
Dr. Syaifullah Asyik memaparkan empat strategi utama yang diterapkan Bank Sampang dalam mengoptimalkan layanan penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM):
1. Pembukaan Rekening Massal Tersentral: Pembukaan rekening bagi penerima baru dilakukan secara terpusat setelah data dari Dinas Sosial (Dinsos) terverifikasi. Skema ini efektif mencegah terbitnya rekening ganda pada satu KPM.
2. Verifikasi Ketat Dokumen Identitas: Pembagian buku tabungan wajib melalui pencocokan dokumen identitas nasabah untuk meminimalkan risiko salah sasaran atau buku tabungan diterima oleh pihak yang tidak berhak.
3. Penjadwalan Berbasis Kapasitas Layanan: Guna mencegah penumpukan antrean, Bank Sampang bekerja sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tiap kecamatan untuk mengatur jadwal pencairan sesuai kapasitas layanan harian.
4. Pemerataan Titik Penarikan Tunai: Proses penarikan dana dilayani di seluruh kantor layanan Bank Sampang yang tersebar di berbagai kecamatan agar tidak terjadi penumpukan massa di satu titik.
Meski progres penyaluran berjalan lancar, Dr. Syaifullah Asyik tidak menampik masih adanya sejumlah kendala teknis di lapangan. Pertama, ketidaksesuaian data KPM yang tercatat di sistem dengan dokumen kependudukan terbaru yang dibawa penerima saat proses pembagian buku tabungan maupun pencairan.
Kedua, banyaknya KPM lama yang kehilangan buku tabungan mereka.
"Bagi KPM lama yang buku tabungannya hilang, mereka harus mengurus surat keterangan kehilangan dari kepolisian terlebih dahulu sebelum kami menerbitkan buku tabungan yang baru," pungkasnya.(*)
