KETIK, PALEMBANG – Perkara dugaan pemalsuan akta perusahaan dalam proyek pembangunan jaringan perpipaan air limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Palembang senilai Rp49,3 miliar memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak seluruh eksepsi yang diajukan terdakwa Tuti Apriyani, SH.
Namun, di tengah berlanjutnya proses hukum tersebut, status penahanan Tuti masih menjadi persoalan yang dipertanyakan pihak korban. Pasalnya, meski telah berstatus terdakwa, Tuti hingga kini belum menjalani penahanan di rumah tahanan (rutan).
Putusan sela tersebut dibacakan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Oloan Exodus Hutabarat. Dengan ditolaknya seluruh nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, majelis hakim memerintahkan agar perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Tuti yang hadir di ruang sidang tampak duduk di kursi terdakwa dengan didampingi tim penasihat hukumnya. Persidangan juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Usai sidang, kuasa hukum korban, Hendri Ferdy, SH, mengapresiasi putusan majelis hakim yang menolak eksepsi tersebut. Menurutnya, keputusan itu membuka jalan bagi pembuktian perkara yang selama ini menjadi persoalan antara para pihak.
"Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim dalam putusan sela ini karena perlawanan dari penasihat hukum terdakwa ditolak, sehingga perkara akan dilanjutkan," ujar Hendri.
Namun, ada hal lain yang menjadi perhatian pihak korban. Mereka berharap majelis hakim mempertimbangkan penahanan terhadap Tuti pada agenda persidangan berikutnya.
Hendri mengungkapkan, hingga saat ini kliennya belum mendapatkan pengembalian modal secara utuh. Berdasarkan perhitungan pihak korban, nilai kerugian yang dialami mencapai kurang lebih Rp7 miliar.
"Harapan kami untuk agenda selanjutnya, terdakwa bisa dilakukan penahanan rutan. Karena korban ini perlu mendapatkan keadilan. Jangankan mendapatkan keuntungan, modalnya saja belum kembali sekitar Rp7 miliar," tegasnya.
Pihak korban juga mempertanyakan alasan Tuti belum dilakukan penahanan. Hendri mengaku tidak mengetahui secara pasti pertimbangan hukum yang mendasari status tersebut.
"Kalau alasan tidak ditahan, itu harus ditanyakan kepada majelis hakim karena merupakan kewenangan mereka. Kami juga tidak tahu apa alasannya, apakah karena sakit atau ada pertimbangan lain. Itu tidak pernah dijelaskan kepada kami," ungkapnya.
Ia berharap, pada persidangan selanjutnya, seluruh fakta perkara dapat terungkap secara terbuka sehingga hak-hak kliennya memperoleh keadilan.
"Kami berharap pada sidang berikutnya perkara ini bisa dibuka secara terang-benderang, sehingga klien kami mendapatkan keadilan dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum," tambahnya.
Di balik perkara ini, terdapat persoalan kerja sama bisnis proyek IPAL dengan nilai kontrak mencapai Rp49.382.787.800. Dalam dakwaan JPU, perkara tersebut bermula saat PT Kartika Ekayasa membuka kantor cabang di Palembang pada Desember 2023.
Saat itu, Monang Napitupulu menjabat Direktur Pusat, Irianto OMS sebagai Komisaris, Tuti Apriyani sebagai Kepala Cabang Palembang, sedangkan Yanhairi menjabat Wakil Kepala Cabang.
Perusahaan kemudian mendapatkan pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan air limbah PCSP Paket C1 (IPAL) PUPR Kota Palembang. Karena membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan proyek, Tuti melalui komunikasi dengan Asep Nugraha mencari pihak yang bersedia menanamkan investasi.
Asep kemudian mempertemukan M. Alnando dan Sri M. Tuti dengan pihak perusahaan. Keduanya disebut bersedia bergabung dalam kerja sama operasional dengan nilai investasi awal Rp10 miliar.
Namun, kerja sama tersebut disertai persyaratan agar M. Alnando dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan PT Kartika Ekayasa Cabang Palembang sebagai Wakil Pimpinan II.
Tuti disebut menyetujui permintaan tersebut dan meminta Irianto mengurus perubahan akta perusahaan melalui notaris.
Persoalan muncul dalam proses perubahan akta. Berdasarkan dakwaan JPU, dokumen perubahan hanya diproses dengan mengirimkan fotokopi KTP dan NPWP M. Alnando. Padahal, penambahan nama dalam akta perusahaan seharusnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dihadiri para pihak di hadapan notaris.
JPU juga mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan pada akta perubahan yang mencantumkan nama M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II. Akta tersebut menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan akta sebelumnya, yakni Nomor 14 tanggal 15 Desember 2023.
Dokumen yang dipersoalkan itu kemudian disebut digunakan Tuti saat mendatangi Bank Sumsel Babel Cabang Plaju pada 22 Mei 2024 bersama M. Alnando dan Asep Nugraha.
Dalam pertemuan tersebut, Tuti diduga menunjukkan akta yang mencantumkan nama M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II untuk keperluan penambahan spesimen tanda tangan pada rekening giro perusahaan.
Persoalan kerja sama semakin meruncing ketika proyek mengalami keterlambatan hingga mendapatkan surat peringatan dari Dinas PUPR Kota Palembang.
JPU juga mendakwa Tuti mengajukan permohonan amandemen kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa sepengetahuan M. Alnando dan Sri M. Tuti.
Tak hanya itu, terdakwa diduga mengubah rekening pembayaran proyek ke rekening baru PT Kartika Ekayasa yang tidak lagi mencantumkan spesimen tanda tangan M. Alnando.
Akibat perubahan tersebut, pembayaran termin lanjutan proyek disebut masuk ke rekening baru tanpa sepengetahuan pihak yang sebelumnya terlibat dalam kerja sama operasional.
Dalam dakwaan JPU, pengerjaan proyek IPAL tersebut akhirnya dinyatakan selesai 100 persen berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan tertanggal 19 September 2025.
Namun, persoalan pengembalian modal justru menjadi salah satu pokok sengketa dalam perkara ini.
M. Alnando dan Sri M. Tuti disebut telah mengeluarkan modal sekitar Rp29,52 miliar. Sementara pembayaran yang diterima keduanya dari pengerjaan proyek tersebut tercatat sekitar Rp22,67 miliar setelah dikurangi pajak dan denda.
Berdasarkan perhitungan dalam dakwaan, selisih tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,84 miliar.
Atas perkara tersebut, Tuti Apriyani didakwa melanggar Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dengan ditolaknya eksepsi, persidangan selanjutnya akan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian oleh JPU. Pada tahap inilah berbagai tuduhan, termasuk dugaan penggunaan akta yang dipersoalkan dan perubahan rekening pembayaran proyek, akan diuji melalui alat bukti dan keterangan para saksi.
Perlu ditegaskan, seluruh perbuatan yang didakwakan terhadap Tuti masih merupakan tuduhan jaksa dan belum terbukti secara hukum. Terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sidang berikutnya pun menjadi penting untuk mengungkap bagaimana perubahan akta perusahaan terjadi, siapa yang mengetahui perubahan rekening pembayaran proyek, serta bagaimana nasib modal miliaran rupiah yang telah dikeluarkan para pihak dalam kerja sama tersebut.(*)
